Lapangan Kerja Baru, Produk Diekspor

Ilustrasi: Pixabay

Ini baru yang namanya menciptakan lapangan kerja baru. Produknya diekspor dan hasilnya dirasakan bagi kemakmuran rakyat. Sebutlah seumpama membangun perusahaan drone tempur bernama Khatulistiwa. Diperlukan tenaga kerja mulai dari para insinyur penerbangan hingga petugas kebersihan. Produk-produknya semisal drone Jamrud 45, Nusantara 90, dan Kepulauan J-5555 diekspor ke banyak negara. Maka, dolar demi dolar terkumpul sebagai keuntungan. Setelah dirupiahkan, menjadi gaji para tenaga kerjanya dan sebagian untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan sarana dan prasarana. 

Model ini bisa diterapkan di Indonesia. R-80 hasil tangan B.J. Habibie idealnya diproduksi dan terus dikembangkan. Atau, jenis produk lain dan juga jasa. Semakin banyak pemerintah menciptakan lapangan kerja baru dengan berbagai inovasi, memungkinkan negara ini mampu menjadi negara maju yang berani bersaing dengan negara-negara maju lainnya. 

Dengan itu pula, Indonesia pun berpotensi terlepas dari jeratan berbagai utang dan tekanan luar negeri. 

Pertanyaannya, mampukah Pemerintah Indonesia memulainya? 

Selama ini yang dimaknai sebagai menciptakan lapangan kerja bukanlah model di atas. Pola pikir Presiden Prabowo tidak demikian. Buktinya, program makan bergizi gratis (MBG) yang tidak ada keuntungan secara finansal dianggap bentuk menciptakan lapangan kerja. Memang benar sebagian orang Indonesia diangkat menjadi para pekerjaannya, tetapi uang untuk menggaji mereka bukan dari keuntungan atau laba, melainkan dari uang pajak rakyat. 

Program MBG hanya membuat Indonesia tekor. Betapa tidak? Setiap hari uang pajak rakyat harus dikeluarkan sebanyak Rp1, 2 trilyun hanya untuk biaya program ini. Coba kalau tidak ada MBG, tidak ada pula pengeluaran (pemborosan) sebesar itu. Uang bisa disimpan sebagai kas negara atau digunakan untuk hal-hal yang urgen atau mendesak, yakni contohnya perbaikan jalan rusak dan penanganan bencana secara optimal. 

Read More

Pemerintah Bukan Penat Rias

Ilustrasi: Pixabay

Di mana pun, kapan pun, apa, dan bagaimana pun, pemerintah tidak boleh menjadi penata rias. 

Kalimat di atas merupakan peringatan keras kepada seluruh pemerintah di setiap negara. Sebab, jika pemerintah hanya suka menata rias negara dari sisi luar, itu jelas sebuah pembohongan publik belaka. Misalnya, pemerintah memberikan makan gratis kepada para siswa sehingga dari luar mereka tampak tidak lapar. Tetapi, itu bukan membangun dari dalam. Pemerintah seharusnya meningkatkan pendapatan orang tua mereka agar tidak hanya di sekolah, di rumah pun para siswa dapat menyantap makanan bergizi. 

Contoh lainnya pemasangan atap seragam. Dari luar memang terlihat bagus, tetapi itu hanyalah kulit luarnya. Atap rumah rapi tidak serta merta meningkatkan pendapatan para penghuninya. 

Atau, fakta tambahan di lapangan. Ketika ada presiden datang di sebuah provinsi, gubernur setempat merias tampilan daerah-daerah yang akan dikunjungi sang presiden tersebut. Sebelum dan sehabis kunjungan, rumput liar dan para pedagang kaki lima pun dibiarkan tak beraturan kembali. Ini jelas gubernur penata rias. Jelas berbeda dengan gubernur yang memang sungguh-sungguh bekerja membangun dari dalam. 

Itu dua bentuki kerja pemerintah pusat dan satu kerja pemerintah daerah yang termasuk kategori merias tampilan luar sebuah negara. Padahal, pemerintah wajib bekerja dengan program-program yang membangun dari dalam. Jika bagian dalamnya sudah bagus, secara otomatis di luarnya pun demikian. 

Sebagai analogi sederhana, meski wajah seorang gadis yang putus cinta dirias sedemikian rupa, tidak akan seceria wajah gadis yang jiwanya bahagia. 

Read More

Ini Tujuan dari Perkataan Jadi Presiden Tidak Enak

 

Ilustrasi: Pixabay

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam rapat kerja di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026) meminta semua pihak agar tidak menganggap "enak" menjadi Presiden Indonesia. 

Tentu saja perkataan itu menuai sejumlah pertanyaan. Salah satunya, apa tujuan seorang Prabowo mengatakannya? 

Bukankah kita tahu sudah berkali-kali dirinya ikut pilpres dan baru satu kali bisa memenangkannya. Kemenangannya itu pun, menurut sebagian orang, karena bantuan Jokowi. Tanpa adanya mantan Walikota Solo tersebut, Prabowo tetaplah rakyat biasa hingga sekarang (masih menurut sebagian orang). Nah, dari sini jelas kelihatan sekali betapa inginnya Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Antara fakta ini dan "tidak enak" jelas berlawanan, bukan? 

Sesuatu yang diinginkan umumnya enak. Bukan malah sebaliknya. Agaknya memang ada tujuan selain sekadar mengonfirmasikan perihal rasa itu. 

Pertama, bisa jadi tujuannya adalah untuk menang di pilpres 2029. Ya, agar orang-orang yang juga ingin menjadi Presiden Indonesia membatalkan keinginan tersebut. Atau setidaknya menjadi tidak semangat. Alhasil, Prabowo Subianto akan menang telak. 

Kedua, tujuannya mungkin agar masyarakat takjub kepadanya. "Ternyata Presiden Prabowo seorang pekerja keras." Begitu kira-kira kalimat di pikiran banyak orang setelah mendengar atau membaca perkataan seorang Prabowo soal "tidak enak" itu. 

Ketiga, tujuannya supaya masyarakat tidak menganggap Prabowo sekadar menghambur-hamburkan anggaran belanja negara. Misalnya kunjungan di banyak negara. 

Keempat, agaknya hal itu agar dirinya mendapatkan pujian dari dalam negeri dan terutama dari luar negeri. Sebutlah dipuji Donald Trump. 

Dan, ada kemungkinan-kemijgkinan lainnya. Meski demikian, apa pun tujuan sebenarnya, rakyat hanya ingin bukti nyata Prabowo Subianto mampu menghasilkan, bukan sekadar mampu bekerja. Menghasilkan apa? Tentunya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Read More

Indonesia Gelap = Langit Makin Mendung?

 

Ilustrasi: Pixabay

Pertanyaan jelasnya dalam judul di atas adalah, apakah makna dua kata pertama sama dengan tiga kata kedua? 

Indonesia Gelap yang teridiri atas dua kata, secara ringkas merupakan bentuk kriitik terhadap kondisi Indonesia yang kian buruk pada era Prabowo Subianto. Mulai dari isu kebijakan anggaran dan efisiensi, terancamnya kebebasan berpendapat, kian maraknya korupsi dengan hukuman ringan, hingga pada rasa kecewa dan putus asa terhadap masa depan Indonesia. 

Sementara Langit Makin Mendung sebenarnya merupakan judul sebuah cerita pendek karya Ki Panji Kusmin yang dimuat Majalah Sastra tahun ke VI nomor 8 edisi Agustus 1968. Cerpen ini juga terkait dengan pemerintahan waktu itu, yakni era Orde Lama yang dinilai buruk. 

Bisa dikatakan keduanya sama-sama wujud kritik dari masyarakat di alam demokrasi. Tentu saja yang dikritik benar-benar fakta dalam realitas nyata. Dan, baik Indoensia Gelap, maupun Langit Makin Mendung memang lahir dari pikiran dan perasaan yang waras. Bukan karena sakit mata dan sakit hati. Bukan pula karena ditunggangi kepentingan politik kekuasaan. 

Ya, sebutlah soal kebebasan berpendapat. Apakah ketika si Budi, misalnya, mengkritik hal itu didasari oleh syahwat politiknya ingin menjadi presiden? Dia bukan orang politik, sehingga tidak mungkin jawabannya ialah "YA". Budi hanya ingin kebebasan berpendapat di Indonesia tidak diberangus pemerintah. 

Begitulah memang, pemerintah sangat takut kehilangan kekuasaannya. Itulah sebabnya, dengan sangat mudah wujud kritik dikategorikan sebagai serangan politik. Bahkan demonstrasi yang disertia pembakaran gedung DPRD disebut sebagai makar. Padahal bukan. 

Lantas, apa yang idealnya dilakukan pemerintah terhadap Indonesia Gelap dan Langit Makin Mendung yang keduanya sama-sama kritik membangun?

Jawabannya tentu setiap pemerintah pada era kapan pun, wajib menerima kritikan dan merenungkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian berbuat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini semata-mata agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kemakmuran yang dicita-citakan bersama. 

Read More

MBG BIKIN Indonesia Jadi Negara Maju?

Foto: Pixabay

Konon, hanya Singapura lah satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Negeri kecil itu bersinar bak bintang. Sementara negara-negara lainnya, terutama Indonesia--khususnya pulau-pulau terluar, seperti Pulau Nipah dan. Pulau Belakang Padang di Batam--ibarat bulan yang mendapatkan cahayanya. 

Ini menjadi fakta dalam realitas tak terbantahkan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat lama berusaha untuk menjadi negara yang maju pula. Akan tetapi, langkah ke arah sana sering diganjal. Sebutlah di bidang industri penerbangan dan otomotif yang terpaksa tutup di akhir era Orde Baru. 

Inovasi-inovasi anak negeri yang muncul setelahnya pun tak semanis harapan rakyat Indonesia. Negara-negara lain lah yang malah menyambutnya. Alhasil, negeri Jamrud Khatulistiwa tetaplah berstatus sebagai negara berkembang. 

Pertanyaannya, apakah pemerintah yang terbaru di Negara Kesatuan Republik Indonesia  ini masih mengupayakannya? 

Belakangan, ada tiga kata, yakni makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Ini tentu terkait dengan janji kampanyenya pada pilpres 2024 lalu. Kalau kita boleh berpikir liar, maka apa pun yang akan terjadi, MBG harus tetap jalan. Sebab, jika MBG dihentikan, itu artinya Prabowo Subianto mengingkari janji politiknya. Apa dampaknya? Tentu saja sosoknya akan cacat di mata rakyat Indonesia sehingga citranya hancur dan sulit mendapatkan suara rakyat pada pilpres 2029 mendatang. 

Nah, terlepas dari janji politik di atas, sebenarnya apa saja yang sudah ditimbulkan dari program itu? 

Yang paling mencolok, selama ini MBG membuat pro dan kontra  di masyarakat. Banyak rakyat terutama sebagian orang tua siswa yang mengeluh dengan adanya MBG. Pasalnya, selain pemotongan anggaran di sektor-sektor lain hingga menyebabkan PHK dan kerugian-kerugulina lainnya, MBG juga membuat sebagian siswa keracunan. 

Hal terakhir di atas ada yang berujung pada kematian. Selebihnya, MBG tentu merupakan pemborosan anggaran belanja negara. Bukan hanya soal biaya makan, tetap juga pengadaan mobil, sepeda motor listrik, bahkan sampai pembelian kaos kaki yang mahal. 

Melihat dampak-dampak buruk MBG, apakah ada secuil harapan bahwa program ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju? 

Read More

21.800 Motor Listrik Adalah Kegagalan Pemerintah dalam Sarana Publik

 

Ilustrasi: Pixabay

Diketahui bahwa Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait pembelian motor listrik yang akan diserahkan kepada kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Dalam penjelasannya, tujuan pembelian motor listrik tersebut untuk menjangkau daerah yang sulit. 

Dari sini kita tahu bahwasanya pemerintah tidak membenahi jalan yang menyebakan kondisi sulit untuk menjangkau target makan bergizi gratis (MBG). 

Keadaan jalan yang menyebabkan itu bisa berupa telah terjadi kerusakan atau jalannya yang sempit. Nah, idealnya pemerintah lebih fokus pada jalan di sana. Sebab, yang melaluinya bukan hanya kepala. SPPG, melainkan rakyat, baik penduduk setempat, termasuk siswa penerima MBG, maupun penduduk luar termasuk guru honorer.yang mengajar dan mendidik di sekolah sana. 

Selain itu, dengan adanya jalan yang bagus, tidak perlu melakukan pembelian motor listrik yang mahal itu, apalagi dalam jumlah banyak. 

Dengan fakta di atas, ini sebenarnya tidak sekadar permasalahan gizi, tetapi lebih kepada jalur transportasi darat. Dengan adanya pengadaan motor listrik tersebut, pemerintah sudah membuka aib sendiri. Ya, bahwasannya pemerintah sudah gagal dalam hal sarana publik, yakni jalan umum yang lancar. 

Pertanyaannya, apakah keadaan demikian akan berlangsung terus-menerus? Ataukah akan ada niat baik pemerintah untuk segera melakukan pembenahan terhadap sarana publik tersebut? 

Read More

Makar Sangatlah Diperlukan Negara

 

Ilustrasi: Pixabay

Mungkin masih banyak orang yang tidak suka dengan kata "makar". Bahkan, konon ada juga yang alergi terhadapnya. Terutama sekali di kalangan pejabat negara. 

Berbicara tentang pejabat dan makar, ada sebuah cerita menarik pada masa peralihan kekuasaan dari asing ke Indonesia. Salah seorang pejabat berdarah pribumi keberatan dengan merdekanya Indonesia. Jelas saja begitu karena dia bisa hidup enak saat menjadi pejabat di bawah kolonial asing. 

Tapi sayang sekali, dia tak bisa membendung arus makar yang sangat kuat kala itu. Nah, pada masa kemerdekaan, para pejabat Indonesia pun demikian. Sangat alergi dengan makar. Benar, orang-orang itu juga diliputi kepanikan dan ketakutan luar biasa jika jabatan mereka hilang akibat makar. 

O iya, ada lagi sebuah cerita terkait pejabat dan makar. Ada demo besar di sebuah daerah. Para demontran membakar gedung DPRD setempat. Lalu seorang pejabat negara dengan tergesa-gesa menyebut pembakaran ini sebagai tindakan makar. Padahal bukan. Itu sebatas luapan kekecewaan terhadap orang-orang legislatif dan pemerintah. 

Pertanyaannya, apakah makar itu keji? Jawabnya tidak. Makar sebenarnya merupakan subjek kebaikan yang sangat diperlukan negara. Tanpa makar, negara tidak akan bergerak maju. Semakin banyak makar, maka negara akan kian terdepan. Sebaliknya, akan membuat negara terpuruk dan dijajah negara adidaya. 

Pertanyaan selanjutnya, kok bisa begitu? Tentu saja bisa. Sebab, makar di sini adalah akronim dari manusia kekar (MAnusia.keKAR). 

Setiap pembangunan negara diperlukan manusia kekar. Ya, kekar pikiran, kekar perasaan, dan kekar fisik. Dengan kata lain, manusia kekar disebut juga sebagai sumber daya manusia yang unggul. 

Jadi, jangan alergi terhadap makar. 

Read More