King Bahlil Versus Mantan Wapres

Sumber foto: Wikipedia

Pangeran Hormuz atau yang dikenal luas sebagai King Bahlil sedang menjadi buah bibir di Indonesia. Pasalnya, pria bertubuh tegak ini menjadi pahlawan BBM. 

Ya, baik yang bersubsidi, maupun nonsubsidi, bahan bakar minyak tak jadi naik. Itu smua hasil jerih payahnya. 

Di lain pihak, mantan Wakil Presiden Indonesia, yakni bapak Jusuf Kalla malah berkeinginan sebaliknya. Menurutnya BBM dinaikkan harganya. Ini mengingatkan kita pada awal Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harga bahan bakar minyak, terutama bensin naik drastis waktu itu. Hampir seluruh rakyat Indonesia menjadi korbannya, terkhusus para sopir angkot. 

Dari dua sosok di atas, tentunya King Bahlil lah sosok pahlawan di banyak mata rakyat Indonesia. Dengan kestabilan harga minyak, harga-harga lainnya pun turut aman di pasaran. Bisa dikatakan ini sebuah kebijakan yang prorakyat.

Yang menjadi pertanyaannya, apakah kestabilan tersebut bisa bertahan lama? Ataukah sesaat saja? 

Read More

Profesor Diserang Buzzer Istana? Ah Gila!

Ilustrasi: Pixabay

Konon, salah seorang profesor diserang buzzer istana. Sebelum terjadi penyerangan, profesor itu memberikan masukan kepada seorang presiden yang menghuni istana kepresidenan tersebut. Nah, ternyata sang presiden merupakan seorang yang antikritik. Alhasil, para buzzer diperintahkannya untuk menyerang si profesor. 

Untungnya kejadian di atas tidak terjadi di Indonesia. Coba kalau iya, wah gila bener tu. Gilanya kebangetan. Betapa tidak? Indonesia adalah negara demokrasi. Mana mungkin kedemokrasian dikotori aksi buzzer yang tidak terpuji seperti itu? 

Sebagai negara demokrasi, presiden Indonesia wajib menampung dan memperhatikan semua masukan dari mana pun. Ya, bisa dari kalangan akademisi, praktisi budaya, tokoh agama, tokoh adat, bahkan dari pemimpin negara lain. 

Sebutlah misalnya soal makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menyerang pengamat yang mengkritik program  makan tersebut. Atau mengenai gugurnya tiga Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lebanon. Presiden berusia 73 tahun itu wajib menerima masukan demi masukan terkait keselamatan TNI lainnya yang juga tergabung dalam pasukan perdamaian PBB tersebut. Jika sebaliknya, maka Indonesia sudah bukan negara demokrasi lagi. 

Terkait hal di atas, semoga alam demokrasi di negara kita tetap aman. Maksudnya aman di sini tentunya ialah tidak ada penyerangan, tidak ada intimidasi, dan bentuk reaksi hitam lainnya kepada pihak.yang memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto.atas roda pemerintahan di Republik ini. 

Read More

Komodo hanya Ada di Indonesia? TIDAK!

Ilustrasi: Pixabay

TERNYATA Indonesia bukan satu-satunya habitat komodo. Di Jepang pun ada. 

Begitulah kira-kira perkataan orang-orang masa depan. Ya, komodo direncanakan akan berumah di Jepang. 

Satwa yang menjadi salah satu ikon Indonesia itu akan dikembangkannya di negeri matahari terbit. Tepatnya di kebun binatang reptil dan amfibi terbesar Jepang yang berlokasi di Kawazu, Prefektur Shizuoka. Konon, ini bagian dari diplomasi hijau dan telah dituangkan dalam nota kesepahaman antara Indonesia dan pemerintah prefektur tersebut. 

Kalau dilihat dari tujuannya, ini program yang bagus untuk kelangsungan hidup komodo. Kita tahu bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan hewan sebesar itu tidaklah kecil dan kini Indonesia sedang defisit anggaran. Dengan fakta yang demikian, perlu kerja sama dengan negara kaya raya seperti Jepang. 

Akan tetapi, Indonesia akan kehilangan sebuah kebanggaan yakni tidak lagi menjadi negara satu-satunya yang menjadi habitat komodo. Sebab, dengan kerja sama itu, di Jepang pun ada komodo. 

Read More

Pemerintah Indonesia Tak Semaju Pemerintah Turkiye?

Ilustrasi: Pixabay

Di sini sengaja menggunakan kata pemerintah dan bukan nama negara langsung. Pasalnya, dalam realitas nyata, yang menentukan arah kebijakan atas jalannya sebuah negara adalah pemerintah. Parlemen pun biasanya lebih banyak setuju daripada menolak segala langkah pemerintah. Ya, melalui nlobi-lobi politik pastinya. 

Itulah sebabnya, maju tidaknya sebuah negara lebih ditentukan oleh maju atau tidaknya pula pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah bersangkutan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan umum, negara yang mereka kelola pasti tidak berpihak kepada rakyat serta condong kepada kemunduran. 

Di Indonesia, misalnya, banyak inovasi dari anak negeri yang tidak didukung pemerintah. Sebutlah contohnya pesawat buatan Profesor B.J. Habibie, baik N250, maupun R80 yang tidak diteruskan pengembangan dan pembuatannya. Begitu pula kompor biomassa buatan dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Dr. Munammad Nurhuda yang malah diproduksi massal di Norwegia. 

Dan, yang terakhir sempat heboh, yakni bobibos atau bahan bakar original buatan Indonesia bos. Bahan bakar nabati berbasis jerami ini akhirnya dikembangkan di Timor Leste. 

Coba bandingkan dengan Pemerintah Republik Turkiye selama dua puluh tahun ke belakang hingga saat ini. Sebagai pihak eksekutif, di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan, mereka selalu menghargai hasil karya anak negeri di sana. Bentuk penghargaan tersebut diwujudkan dengan dukungan penuh. Sehingga, jangan heran Turkiye jauh lebih maju daripada Indonesia. Mereka berhasil membuat industri lokal yang mendunia. Produk-produk mereka telah menembus pasar global. Ya, contohnya drone Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akinci, Anka 3, Kizilelma, bahkan juga pesawat berawak generasi kelima yang mereka namai. KAAN. 

Pemerintah Indonesia diketahui sudah menandatangani kontrak pembelian 48 unit KAAN. 

Agaknya perbandingan di atas sudah cukup menjadi jawaban atas pertanyaan pada judul artikel in. Selain itu, menjadi bukti pula bahwa pemerintah yang maju akan membawa negara ke arah kemajuan. Jika sebaliknya, maka negara itu arahnya sedang menuju kepada kehancuran. 

Read More

Presiden Terburuk? Rakyat yang Lebih Tahu

Ilustrasi: Pixabay

Ketika kita ingin tahu siapa sebenarnya sosok tertentu, maka tanyalah orang-orang terdekatnya. Sebab, mereka lah yang melihat mendengar, dan mengindra lainnya sosok tersebut. Ya, mulai dari perkataannya kasar atau tidak hingga perbuatannya baik atau sebaliknya. Sebutlah tentang seorang anak, kedua orang tuanya lah yang lebih tahu bagaimana karakternya. 

Nah, begitu pula dengan sosok presiden. Rakyatnya lah yang lebih tahu gaya kepemimpinannya, kegemarannya, dan sebagainya. Misalnya Presiden A adalah seorang yang otoriter, suka korupsi, gemar berbohong, dan menyukai ingkar janji. 

Sehingga, rakyat jualah yang paling bisa menilai presiden mereka termasuk jenis pemimpin baik atau buruk. 

Bagaimana kalau ada orang asing ikut-ikutan menilai? 

Ada dua kemungkinan, yakni orang asing itu merupakan orang bayaran untuk melaporkan kepada dunia bahwa Presiden B adalah presiden terbaik dunia, misalnya. Dan, yang kedua kualitasnya ada di bawah penilaian oleh rakyat di negara tertentu tersebut. 

Tidak jarang untuk kepentingan politik dan bisnis, ada pemeringkatan pemimpin terbaik dunia. Biasanya tidak sama dengan yang diindra oleh rakyatnya. Itulah sebabnya, model pemeringkatan seperti itu tidak bisa menjadi acuan bagi siapa pun. 

 

Read More

Dana Umat Tak Perlu Dikelola Pemerintah

Ilustrasi: Pixabay

Berapa uang yang akan digunakan untuk menggaji para pengelolanya? Berapa duit untuk membangun gedung sebagai kantornya? Berapa rupiah untuk membeli peralatan operasionalnya? 

Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar berkenaan dengan rencana Kemenag (Kementerian Agama) membentuk Lembaga Pengelola Dana (Keagamaan) Umat atau disingkat LPDU. Jawabannya tentu tidak main-main. Pastilah menelan terilyunan rupiah. Ini menjadi beban yang berat. Dari sini saja sudah tidak baik. Yang seharusnya uang-uang tersebut disalurkan untuk umat yang kekurangan, malah untuk ketiga hal di atas. Terlebih yang sifatnya bulanan, yakni gaji pengelolanya mulai dari Kepala LPDU hingga petugas kebersihannya. Jadi, idealnya, tidak perlu ada rencana yang sangat tidak rasional seperti itu. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini dana keagamaan tidak disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya? 

Zakat fitrah saja, termasuk yang dalam bentuk uang, sudah disalurkan dengan baik. Dan, penyalurannya tidak memerlukan LPDU. Uang umat lainnya juga demikian. 

Kemudian, kalau memang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, apakah pajak belum cukup? Pajak seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. bukan malah untuk menggaji pejabat dengan angka yang fantasis, misalnya. Sebagian besar lagi dikorupsi dan para koruptor dihukum ringan. Ujung-ujungnya pajak menjadi tidak berguna bagi rakyat. Ungkapan dari rakyat untuk rakyat pun menjadi tak berarti apa-apa. 

Masih banyak lagi uang pajak digunakan tidak tepat sasaran. Sebenarnya inilah yang dibereskan. Pajak harus dikelola dengan baik dan benar. Seandainya pengelolaan uang dari pajak sudah mantap, kemiskinan pasti dapat diatasi dengan mantap pula. 

Read More

Sumbangan untuk MBG? Sudah Tak Mampu, Istirahatlah!

Ilustrasi: Pixabay

Ketidakmampuan pemerintah terkait MBG terdengar jelas dari perkataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin. Intinya dia mengatakan bahwa MBG atau makan bergizi gratis perlu sumbangan uang dari masyarakat secara bergotong royong. Padahal MBG sendiri sejatinya sudah dibiayai dari uang rakyat yang bernama pajak. 

Dari sIni menandakan pemerintah Republik Indonesia sudah tidak memiliki "uang pajak" lagi untuk pendanaan MBG meskipun sudah main sikat anggaran di sektor-sektor lain. Program sebesar itu memang hanya bisa dilakukan dengan dana raksasa. 

Melihat fakta dalam realitas di lapangan, hanya ada satu pilihan, yakni hentikan program MBG. 

Dan, dana MBG yang ratusan terilyun itu bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan primer Indonesia. Sebutlah contohnya untuk penanganan pascabencana banjir Sumatera. Atau, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka perbaikan sekolah-sekolah yang rusak seharusnya lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi, MBG memang tidak boleh ada kalau ingin Indonesia berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama dalam skala prioritas. 

Mengenai tujuan MBG yang menurut Presiden Prabowo adalah untuk menghilangkan kelaparan, apakah benar demikian?

Tanpa MBG pun anak-anak sekolah tidak bakal kelaparan. Buktinya sebelum MBG ada, para peserta didik tidaklah kelaparan. Seandainya memang tujuannya untuk itu, kasus kelaparan terjadi di luar sekolah. Kasus gizi buruk, misalnya, ditemukan di rumah reyot tanpa pehatian pemerintah. Penanganannya pun bukan melalui MBG, melainkan memberikan pekerjaan yang layak kepada para orang tua agar terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. 

Read More