Masihkah Pemerintah Diperlukan? TIDAK LAGI!

 

Ilustrasi: Pixabay 

Ada yang sangat hebat terjadi di Negara Warsimang. Konon, sebagian warganya patungan untuk memperbaiki jalan penghubung antardaerah. Dengan kata lain, mereka swadana dan swadaya dalam membuka akses yang selama ini tertutup. Ya, pemerintah di negara terkorup sedunia itu tak kunjung memperbaiki jalan rusak tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, bisa dikatakan sebenarnya warga sudah mandiri. Mereka sudah tidak memerlukan lagi adanya pemerintah di negara yang kaya sumber daya alamnya itu. Dengan bahu-membahu, jalan rusak pun akhirnya bagus kembali. Akses antardaerah terbuka lebar dan tentunya perekonomian menjadi lancar terkendali. 

Sekadar bocoran informasi saja, sebelumnya warga di sana menanti-nanti uang pajak mereka digunakan pemerintah untuk memperbaiki jalan itu. Karena tak ada tanda-tanda ke arah yang diharapkan, mereka rela mengeluarkan uang tambahan selain pajak demi terbukanya akses antardaerah di sana. 

Nah, menurut kabar yang belum jelas, warga di sana berencana menuntut pembubaran pemerintah di negara tersebut. 

Read More

Ada Pejabat Bilang Setan-Setan dan Hamba Iblis

 

Ilustrasi: Pixabay 

Terkadang, ada saja sopir yang merasa paling jago dalam menyetir. Ia yang termasuk golongan ini susah menerima masukan. Sebutlah contohnya saat si sopir mendahului mobil lain secara ugal-ugalan.

Nah, ketika ada penumpang yang memberikan masukan terkait aksi ugal-ugalan itu, ia langsung menganggap penumpang tersebut sebagai pengganggu. 

Itu pula yang dewasa ini terlihat di Negara Kong Suan. Ada salah seorang pejabat publik di sana yang berlaku demikian. Sikap itu ditunjukkannya terkait adanya orang-orang yang menilai buruk dua program pemerintah. Mereka juga mendorong keduanya harus segera dihentikan. Pejabat itu pun dengan lantang mengatakan bahwa mereka ialah para penggangu dan langsung ia labeli sebagai setan-setan dan hamba iblis yang jahat. 

Pertanyaannya, apakah pantas kata-kata itu keluar dari mulut seorang pejabat? Sebenarnya sangat tidak pantas seorang pejabat publik yang hidupnya ditanggung pajak rakyat, berkata-kata kasar seperti itu. 

Kalau masalahnya berkenaan dengan program pemerintah, sikapilah dengan bijak. Lihat secara saksama. Pasalnya, tidak mungkin ada orang mengkritik dan mendorong penghentian program pemerintah yang kualitasnya terbukti bagus. Ingat! Kritik datang karena ada yang salah dari objek yang diamati. Dengan kata lain, datangnya kritik dan dorongan penghentian itu karena program pemerintah tersebut sudah terbukti jelek.

Oleh sebab itu, idealnya siapa pun pejabatnya, lebih baik mawas diri. Ia harus mampu objektif.  Kalau salah, katakan salah dan jangan gemar menjilat atasan untuk kepentingan pribadi. Selama ini begitu banyak penjilat yang suka sekali memuji presiden di negara itu. Dan, tak lama setelahnya, mereka satu per satu mendapatkan jabatan di pemerintahan atau ditambah jabatannya. Sungguh pemerintah di negara tersebut sudah sangat rusak.

Read More

MBG Penyebab Harga Naik

Ilustrasi: Pixabay 

Begitulah yang langsung muncul di kepala saat mendapatkan berita bahwa harga-harga bahan pangan turun saat MBG berhenti sementara. 

Dengan perkataan lain, MBG atau makan bergizi gratis satu kali setiap siang hari di sekolah ternyata menjadi penyebab naiknya harga di pasaran. Wow! Kalau begitu adanya, pastinya yang paling ideal adalah, menghentikan program tersebut selamanya. Dengan begitu, para orang tua bisa lebih banyak membeli kebutuhan pokok untuk memperkaya gizi anak masing-masing. Ya, baik di rumah, maupun di sekolah. 

Khusus di sekolah, para orang tua bisa membekali para siswa dengan makanan yang lebih bergizi daripada sekadar MBG yang hanya 8k per porsi. Benar, menu yang disajikan dalam program MBG hanya delapan ribu rupiah. Itu tentulah tidak cukup untuk memperkaya gizi anak selama 24 jam. Tubuh anak perlu asupan gizi yang lebih daripada sekadar menu MBG. 

Selain itu, tanpa MBG anggaran belanja negara pasti dapat lebih dihemat dan tidak akan ada lagi pemotongan anggaran di sektor-sektor lain. Alhasil, negara bisa lebih sehat, lebih lega bernapas, dan rakyat pun bisa menikmati alam kemakmuran secara keseluruhan. 

Read More

Semua untuk Dirimu, Rakyat hanyalah Sebuah Kata dalam Politik

Ilustrasi: Pixabay 

Berhentilah kau menggunakan kata "rakyat" dalam konteks "...harus bela rakyat!" atau "...demi rakyat!" bahkan yang lebih panjang, "Saya rela mati demi rakyat!" 

Mengapa harus berhenti? Sebab, fakta dalam realitas yang nyata tidak ada yang namanya untuk rakyat. Hutan dibabat, katanya untuk swasembada pangan, tapi harga beras tidak turun, malah naik. Petani pun tak menjadi kaya. Tengkulak masih dibiarkan merajalela. Ya, pemerintah tidak membeli gabah langsung dari para petani. Coba kalau untuk rakyat, pastilah pupuk gratis, petani mendapatkan pendampingan oleh para penyuluh, tidak ada sewa lahan pertanian, bibit unggul disediakan gratis, sistem pertanian dibuat secanggih mungkin, dan hasil panen langsung dibeli di persawahan dengan harga yang pantas. Tidak ada lagi namanya tengkulak yang membeli gabah dengan harga murah. Sehingga, rakyat yang menjadi petani sejahtera, yang menjadi pedagang bahagia, dan tentunya Masya luas bisa menikmati nasi dengan harga murah.

Di bidang-bidang lain pun demikian. Kasus lakalantas, misalnya, korban tidak mendapatkan layanan BPJS, anak-anak ke sekolah masih ada yang harus berenang, orang-orang di desa terpencil harus berjuang di jalan tak layak pakai, angka pengangguran masih tinggi, dan masih banyak lagi kesusahan  lainnya. 

Jadi, untuk apa kau berkoar-koar dalam pidato "untuk rakyat", "demi rakyat", "bela rakyat.", jika tak ada program-program pemerintahanmu.yang prorakyat. 

Read More

Pajak Sukses, Lainnya Gagal Total?

 

Ilustrasi: Pixabay 

Pemerintah mana pun dilarang bangga jika kesusksesan mereka hanya di bidang penarikan pajak. Betapa tidak? Sebab, tak ada yang bisa dibanggakan dari aktivitas menarik pajak, apalagi jika dilakukan secara ugal-ugalan. 

Ya, sejatinya pajak adalah pungutan yang menyengsarakan rakyat. Jika di dunia hitam, maka namanya bukan pemerintah, melainkan penjahat besar yang zalim. 

Itulah sebabnya, meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara tentu lebih terpuji dan bermartabat daripada sekadar memungut pajak. Tapi, sayangnya hal ini gagal. Dari sekian perusahaan yang ada, sekitar 800-an perusahaan disuntik mati. Padahal, perusahaan-perusahaan itulah warisan para leluhur negeri untuk terus ditumbuhkembangkan dari waktu ke waktu demi kesejahteraan rakyat. 

Bisa dikatakan para penerus pemegang wewenang negeri tidak menghargai jerih payah para pendahulu mereka. Negara sudah salah urus. Korupsi terjadi di mana-mana termasuk di perusahaan-perusahaan tersebut dan sebagainya dibiarkan, sebagian kecilnya masuk ruang pengadilan dengan hukuman ringan. Sehingga, besok dan besoknya lagi korupsi kian merajalela.

Alih-alih memberikan perhatian serius terhadap perusahaan-perusahaan yang masih hidup, pemerintah malah sibuk dengan program-program pemborosan anggaran negara. Uang pajak dihambur-hamburkan. Melayang begitu saja dan pemerintah kian memperluas jangkauan pajak. Usaha-usaha kecil pun tak luput dipalak demi kebahagiaan para pejabat negara yang sangat serakah luar biasa. 

Read More

Presiden yang Ahli Menjilat

Ilustrasi: Pixabay 

Di mana pun dirinya berkunjung, lawan bicaranya selalu dipuja-pujanya. Hal demikian tentu tidak luput dari tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Saat mengadakan lawatan di negara A, misalnya, ia mengaku menjadi penggemar berat dari tokoh pendiri negara tersebut. Ketika berada di negara B, dirinya menenggak minuman favorit presiden dan orang-orang di sana. 

Atau, kala menghadiri acara tertentu di sebuah institusi negara, presiden yang satu ini memuji keberhasilan mereka. Ya, intinya ia selalu menjilat siapa saja agar dapat memperoleh keuntungan untuk dirinya. Nah, keuntungan tersebut termasuk pula berupa dukungan menuju kursi presiden periode selanjutnya. 

Khusus bagian terakhir di atas bisa dikatakan masuk kategori mencuri start kampanye pemilihan presiden dengan menggunakan anggaran negara. Ini sebuah kecurangan terselebung yang idealnya dihentikan. 

Jika dicermati, daripada melakukan hal yang tidak bermartabat seperti itu, lebih baik dirinya fokus membangun negaranya. Masih banyak pekerjaan demi pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sebutlah misalnya lapangan pekerjaan yang layak, bahan bakar murah, pendidikan dan kesehatan gratis, hingga keamanan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Kalau semua itu sudah dapat diselesaikannya dengan baik dan benar, kursi presiden periode selanjutnya pun tentu akan ia duduki dengan hati bahagia. 

Read More

Penerima Bunga Bahagia, Rakyat Sengsara

Ilustrasi: Pixabay 

Konon di sebuah wilayah padang rumput ada negara bernama Republik Lelucon (RL). Pemimpinnya seorang mantan preman yang gemar memalak banyak orang. Saat dirinya menjabat sebagai presiden boneka dari negara lain, yakni Republik Rakyat Matahar (RRM)i, ia pun terus saja memalak banyak orang yang disebut rakyat. 

Meskipun sudah banyak mendapatkan uang setoran hasil memalak (pajak), dirinya masih diperintahkan Presiden RRM untuk menyerahkan bunga bank milik mereka. Benar, sebagai pendapatan tetap, pihak RRM mewajibkan pemerintah RL selalu menggunakan uang mereka. Kadang-kadang dalam bentuk utang, ada kalanya dalam bentuk investasi proyek infrastruktur. 

Ya, meskipun disebut investasi, tetapi pihak Negara RL diminta menyerahkan bunga dari total uang investasi proyek tersebut. Kedengarannya sangat aneh. Dan, mau tak mau bunga pun harus diserahkan. Bahkan, Negara RRM mendapatkan tanah beserta bangunan untuk cabang bank investasi proyek ini di Negara RL. Wow sekali, 'kan?

Sementara Presiden RL terlihat selalu santai. Mungkin banyak orang heran mengapa dirinya bisa santai meskipun di bawah tekanan RRM. Jawabannya mudah. Sebab, yang menanggung segala tekanan ekonomi tersebut ialah rakyat. Sebesar pun uang yang harus diserahkan ke pihak RRM, rakyat lah yang membayarnya dengan pajak.

Itulah sebabnya, rakyat di sana sering bertanya, "Kapankah kita merdeka?" 

Read More