Stop Bayar Pajak? Solusinya?

Ilustrasi: Pixabay

Jika rakyat Indonesia tidak mau lagi membayar pajak, apa solusi terbaik dari pemerintah? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Seberapa cerdaskah pemerintah dalam menemukan solusinya? 

Kita tahu bahwa 80% pendapatan negara Indonesia dari pajak. Sisanya dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Bayangkan jika 80% itu tiba-tiba kosong. Ya, menjadi 0%. Wow apa yang terjadi? Mungkin negara Indonesia akan langsung berutang kepada luar negeri. Mungkin juga akan lebih cerdas dengan meningkatkan pendapatan nonpajak. Sebutlah bekerja keras menggenjot badan-badan usaha milik negara agar menghasilkan uang yang banyak. 

Pilihan terakhir di atas agaknya yang paling diinginkan rakyat kebanyakan. Mengapa? Pertama, terkesan hebat. Pake banget. Pemerintah akan terlihat perkasa dengan menyingsingkan baju untuk bekerja keras banting tulang agar roda pemerintahan tetap jalan. Kedua, rakyat gembira bahwa warisan generasi sebelumnya berupa badan-badan itu difungsikan lebih maksimal. Ketiga, pemerintah benar-benar menjadi pahlawan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Tapi, akankah demikian? Mungkin bisa demikian. Mungkin juga hanya berupa angan-angan. Negara kita telah lama berhubungan dengan yang namanya pajak. Akan terlalu susah untuk meninggalkannya. Lantas bagaimana jika rakyat Indonesia benar-benar ogah bayar pajak? 

Read More

Kapal Induk? Indonesia Bukan Negara Agresor!

Ilustrasi: Pixabay

Indonesia melalui TNI Angkatan Laut menganut Green Water Navy (GWN). Ini sudah jelas menjadi alasan utama negara kita tidak memiliki kapal induk meski sudah merdeka puluhan tahun silam. 

Apa itu GWN? Secara mudah prinsip ini dapat dipahami bahwa TNI  tidak memiliki misi peperangan di luar perairan teritori Indonesia. Ya, negara kita adalah negara yang mencintai perdamaian dan bersungguh-sungguh menjaga kedaulatan di wilayah NKRI. 

Berbeda dengan negara-negara penganut Blue Water Navy yang mengancam kedaulatan negara lain. Sebutlah Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Perancis, dan Inggris. 

Dan, sebenarnya sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah diberikan kapal induk alami dan permanen, yaitu pulau-pulau yang menjadi area ideal sebagai pangkalan udara. Nah, jika pun Indonesia ngotot membangun atau membeli kapal induk, kemungkinan besar hanya akan sandar di salah satu pulau yang ada. Sia-sia, 'kan? 

Lalu, bagaimana dengan fungsi lain dari kapal induk? Memang betul fungsinya tidak sekadar di bidang militer, tetapi juga dalam kebencanaan nasional. Pertanyaannya, apakah hal itu harus dengan menggunakan kapal induk? Darurat kebencanaan bisa menggunakan kapal jenis lain yang sudah dimiliki Indonesia. Sebutlah kapal serbu amfibi.  Sementara untuk pendaratan helikopter bisa menggunakan pangkalan udara di masing-masing pulau. Jadi, Indonesia bukan tidak mampu memiliki kapal induk, melainkan memang tidak memerlukannya. 

Read More

MBG dan Survei 2018 Silam, Siapa yang Bayar?

Ilustrasi: Pixabay

Sebuah kalimat keramat sempat muncul di media tahun 2018 lalu. Rangkaian diksinya berbunyi, "Survei itu tergantung siapa yang bayar." 

Ya, tepatnya keluar dari mulut Prabowo Subianto pada 4 Mei 2018 saat dirinya merespon survei Indikator Politik Indonesia yang dirlis pada hari sebelumnya. Dalam survei itu dinyatakan bahwa elektabilitas Jokowi 51,9% sedangkan dirinya hanya 19,2%. 

Lantas bagaimana dengan hasil survei indikator politik Indonesia pada 2026 yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengantongi rapor dengan 79,9% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerjanya? 

Kalau kita merujuk pada perkataan Prabowo Subianto tahun 2018, maka tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerjanya termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu adalah tergantung siapa yang bayar. Lalu, siapa yang bayar? Entahlah? 

Read More

Siswa PERLU Alat Tulis Gratis, Bukan MBG!

 

Ilustrasi: Pixabay

Siswa kelas IV sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur bunuh diri. Ini sangatlah memprihatinkan. Terlebih penyebab kuatnya karena tak dibelikan buku tulis dan pulpen. Bukan hanya dunia pendidikan, tetapi seluruh rakyat Indonesia berduka. 

Terbayang jika di sekolah tersedia alat tulis gratis untuk siswa, maka tragedi itu tidak akan terjadi. Mereka akan riang gembira menikmati proses belajar-mengajar yang sehat dan membahagiakan. Tentu saja pemerintah wajib menjadikan hal ini sebagai pelajaran penting bahwa siswa lebih memerlukan alat tulis gratis (ATG) daripada makan bergizi gratis (MBG) . 

Lebih jauh lagi, kalau kita mau berpikir lebih luas, dalam, dan menyeluruh, ada berapa anak yang putus sekolah di luar sana karena tak ada biaya? 

Seandainya kondisi di lapangan benar-benar menjadi perhatian utama di negeri ini, masalah demi masalah akan dapat diatasi dengan baik. Aliran anggaran pengeluaran belanja negara pasti akan tepat sasaran. 

Lantas apakah pemerintah tetap ngeyel mempertahankan MBG dan mengesampingkan masalah-masalah yang sebenarnya lebih urgent? 

Read More

Duel Maut Blok Timur Versus Barat di Indonesia?

Ilustrasi: Pixabay

Ini kedengarannya hal paling aneh jika dibicarakan secara berkesinambungan. Betapa tidak? Di Indonesia terjadi duel maut antara blok Timur versus blok Barat? Mana mungkin?

Seandainya terjadi tawuran antara siswa dari sekolah A versus sekolah B itu wajar dan sudah dianggap biasa. Tapi ini dua blok besar dunia! Hei! Masuk akal ga sih? 

Sebelum berpendapat apa pun, simak dulu ceritanya. Begini, ada yang berpikir bahwa sejak awal kemerdekaan dulu, sudah terjadi permusuhan antarblok dunia di Indonesia. Barat dikomandoi Amerika Serikat (AS) dan Timur dipimipin Uni Soviet (US). Era awal berdiri, Timur begitu memanjakan negeri ini dengan persenjataan yang modern dan super canggih pada masa itu. Bahkan, saking canggihnya, pihak Australia sampai-sampai tidak bisa mendeteksi masuknya pesawat milik Indonesia yang buatan Uni Soviet tersebut. Bisa dikatakan Indonesia merupakan negara terkuat di Asia setelah Republik Rakyat Cina (RRC). 

Itulah sebabnya, di mana pun Presiden Soekano berkunjung selalu "sangat" dihormati para pemimpin negara tuan rumah, termasuk AS. Lambat lain, hal itu berubah, terutama setelah Soeharto memimpin negeri ini. Era Orde Baru (Orba) ditandai dengan kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami kebangkrutan di bidang ekonomi. 

Hal terakhir di atas menyebabkan Barat leluasa berkuasa atas Indonesia. Sumber daya alam kita dikeruk mereka secara brutal. Yang masih bisa dikerjakan hanyalah bidang tanam-menanam. Masih ingat siaran TVRI era Orba? Isinya lebih banyak menyangkut pedesaan. Dan, Presiden Soeharto sempat berhasil dalam bidang pertanian dengan swasembada pangan. Nah, pascaOrba sirna, kekuasaan terlihat labil hingga Jokowi menjadi presiden di tanah air ini. Pada era Jokowi, semua nyaris berkiblat ke RRC yang merupakan pentolan blok Timur. Ya, mulai dari tenaga kerja hingga urusan utang. Seakan Indonesia adalah negara koloni mereka. 

Setelah dua periodenya purna, Prabowo Subianto naik tahta. Tapi, masih terkesan masih di bawah kekuatan RRC dan sebagian pihak khawatir kekuasaannya akan tumbang sebelum masa jabatammya berakhir. Dari hari ke hari, Prabowo terkesan lebih mendekatkan diri kepada Barat. Terakahir dirinya sangat akrab dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satunya dalam hal perdamaian dunia ala-Trump. 

Tentu saja ini melahirkan sebuah pertanyaan, apakah Prabowo Subianto sedang mencari "bantuan" untuk mengamankan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari cengkeraman RRC? 

Dari sini terasa panasnya persaingan Barat dan Timur dalam penguasaan mereka atas Indonesia. Oh, benarkah itu? Kalau benar, lalu bagaiamana kelanjutannya? Agaknya kata "cermati"menjadi diksi paling ideal untuk menjawabnya. Maka, cermati dan cermati Indonesia dari waktu ke waktu. 

Read More

Sudahkah Makan Bergizi Gratis Dievaluasi?

 

Ilustrasi: Pixabay

Tentu saja evaluasi yang dimaksud bukan sekadar apakah peserta didik sudah gemuk atau masih kurus. Akan tetapi, lebih daripada itu. Jika sebatas ukuran fisik, sangatlah tragis karena dana yang dikeluarkan sudah mencapai ratusan trilyun rupiah. Seandainya dana itu dipakai untuk memperbaiki jalan dan gedung sekolah yang rusak, misalnya, maka pastilah jelas manfaatnya. Atau untuk membel beragam buku dan komputer sekolah, sangatlah luar biasa kegunaannya 

Makan bergizi gratis atau disingkat MBG, idealnya membuahkan hasil-hasil cemerlang. Sebutlah beberapa hasilnya seperti, peserta didik menjadi lebih cerdas, lebih gesit, lebih semangat, lebih berakhlak mulia, dan lebih bermartabat. Hal yang paling mudah diketahui adalah, kecerdasan penerima MBG. Dalam hal ini guru lah yang menjadi evaluator terbaik. 

Mereka bisa menilai bagaimana kecerdasan peserta didik dari hari ke hari. Ya, baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, maupun kecerdasan-kecerdasan lainnya. Para guru bisa membandingkan antara kecerdasan-kecerdasan tersebut ketika sebelum dan sesudah adanya MBG. 

Nah, kembali ke pertanyaan pada judul di atas, sudahkah evalusi itu dilakukan? 

Read More

Board of Peace Tenggelam oleh Es Gabus

Ilustrasi: Pixabay

Belakangan ini heboh soal keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. Karena masuknya Indonesia di dalam Dewan Perdamaian itu, negeri ini mengeluarkan Rp16,7 triliun. Sebuah angka yang sangat besar. Jika untuk pembangunan, pastilah sangat terasa bagi rakyat kita. 

Nah, kehebohan ini disaingi oleh kasus seorang anggota TNI dan seorang anggota polisi Indonesia yang menuduh seorang pedangang es gabus menggunakan spon sebagai bahan utama es tersebut. Perhatian masyarakat pun langsung tertuju pada sang penjual es. Dan, seperti biasanya, Gubernur Kang Dedi Mulyadi segera membuat konten. 

Kontennya meledak. Apalagi penjual es digambarkan suka berbohong. Masyarakat kian ramai memperbicangkannya. Bahkan, ada yang mengatakan ini adalah upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari perkara BoP dan hal lain semisal soal keponakan sang presiden hingga keracunan makanan bergizi gratis. 

Pertanyaannya, apakah benar kasus es gabus merupakan upaya seperti di atas? Nilai saja sendiri! 

Read More