Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia untuk berkumpul, berpendapat, dan juga berserikat.
Itulah sebabnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, secara tegas mengatakan Pemerintah Indonesia tidak boleh semena-mena dalam membuat keputusan terhadap perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Dan tentunya, konstitusi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang akan diambil untuk diterapkan.
Hal itu ia nyatakan seusai diskusi di Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).
Selain itu, dikutip dari RMOL, Kamis (8/8/2019) Din juga menyampaikan, "Jangan sampai pemerintah otoriter, represif, dan melanggar konstitusi itu."
0 comments:
Post a Comment