Empat Tuntutan dari Ratusan Buruh dan Tani kepada DPR dan Pemerintahan Jokowi

Bukan hanya mahasiswa, ratusan buruh dan tani yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)  menggelar aksi unjuk rasa pada Hari Tani Nasional di depan Gedung MPR/DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (24/9/2019) siang.

Seperti terlansir RMOL, Selasa 24/9/2019), KPR terdiri atas beberapa elemen masyarakat. Di antaranya Serikat Petani Indonesia (SPI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).

Adapun Ketua Umum KPR--Herman Abdurrahman--mengatakan, dalam aksi ini para buruh dan tani memiliki empat poin tuntutan terhadap DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertama, mereka menuntut jaminan sosial rakyat. Banyak para buruh dan tani yang jaminan sosial rakyatnya terancam oleh keberadaan RUU Pertanian dan RUU Ketenagakerjaan.

Kedua, menuntut pemerintah dan DPR harus menjamin demokrasi di Indonesia seluas-luasnya. Kini, demokrasi di Indonesia  telah terancam. Hal tersebut terlihat dalam pembahasan beberapa RUU yang tidak melibatkan rakyat Indonesia.

Ketiga, para buruh dan tani juga menuntut pemerintah agar segera menghapus utang dari luar negeri. Mereka menilai akibat utang luar negeri yang terus bertambah besar, rakyat dan negara akan semakin terbebani.

Keempat, sita harta para koruptor. Artinya, para koruptor jangan hanya di penjara, tetapi harus dirampas harta mereka yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.

Herman juga menambahkan keterangannya bahwa aksi ini bukan hanya dilakukan di depan Gedung DPR RI. Akan tetapi, juga ada ribuan massa dari buruh dan tani lain yang kini tengah demo di depan Istana Negara.