 |
| Carrie Lam - Yahoo News |
Krisis politik di Hong Kong kian meruncing pascamasa jeda beberapa waktu akibat virus Pneumonia Wuhan.
Apa penyebabnya?
Kekuasaan Beijing yang dinilai terlalu mencampuri kehidupan masyarakat Hong Kong merupakan pemicu utamanya. Perjanjian masa lalu yang menghasilkan kesepakatan satu negara dua sistem telah dilanggar kembali oleh China daratan.
Padahal, demonstrasi massal yang mengguncang Hong Kong selama tujuh bulan berturut-turut pada tahun lalu telah menghilang selama krisis COVID-19 (Pneumonia Wuhan), yakni ketika penduduk yang tetap berhati-hati pada jarak sosial.
Namun selama sepekan terakhir, ketegangan politik telah melonjak kembali dan otomatis mengancam ketenangan di sebuah kota yang masih terpecah oleh perpecahan ideologis dan kekhawatiran akan cengkeraman penguatan China mengikis kebebasan mereka.
Seperti terlansir Yahoo News (23/4/2020), pada hari Sabtu, polisi menangkap 15 aktivis terkemuka dengan tuduhan terkait dengan demonstrasi tahun lalu.
Mereka yang ditahan bukanlah demonstran bertopeng yang sering bentrok dengan polisi, tetapi beberapa moderat kota yang paling terkenal termasuk mantan anggota parlemen, akademisi, dan taipan media.
Di antara mereka adalah pengacara Martin Lee yang berusia 81 tahun, yang pada 1980-an membantu menyusun "Undang-Undang Dasar" - mini-konstitusi kota yang memberikan kebebasan dan otonomi tingkat tinggi yang tak terlihat di daratan Cina.
Para pengkritik menganggap langkah itu sebagai upaya terbaru Beijing untuk meningkatkan kontrol atas politik Hong Kong.
Kelompok Pengacara Progresif menyebutnya "Kurang ajar memperketat cengkeraman Beijing pada kota itu dengan secara tidak konstitusional memperluas kekuasaan Kantor Penghubung."
Mengutip media itu, aktivis terkemuka, Joshua Wong, mengatakan kepada AFP bahwa dia percaya para pemimpin China mengambil keuntungan dari dunia yang terganggu oleh pandemi ini.
"Beijing di masa mendatang hanya akan memperkuat dan meningkatkan campur tangan dalam urusan lokal Hong Kong," katanya.
Harapan sekarang meningkat bahwa kerusuhan tahun lalu akan kembali, terutama dengan pemilihan legislatif pada bulan September, ketika kubu pro-demokrasi berharap untuk mendapatkan keuntungan besar.
Beijing juga menegaskan ingin Hong Kong memiliki undang-undang keamanan nasional baru, gitu proposal yang memicu protes besar pada 2003.
Sekarang, beberapa aktivis telah mulai menyerukan protes pada 1 Juli. Bahkan, jika langkah-langkah jarak sosial terhadap virus masih ada.
"Bisnis harus bersiap untuk kerusuhan sipil lebih lanjut, ketika ancaman dari virus surut dan gesekan meningkat," kata Steve Vickers Associates.
Benar-benar situasi yang kian meruncing dan mendalam.
0 comments:
Post a Comment