Inggris Bersiap Dukung Hong Kong dan Taiwan, Bagaimana Wujudnya?

Sumber You Tube

Hong Kong dan Taiwan bisa dikatakan simbol kemerdekaan rakyat, baik dalam beragama, maupun hal lainnya.

Berbeda dengan keduanya, Partai Komunis Cina (PKC) di Beijing atau wilayah lainnya di Cina daratan berperang melawan iman sehingga kemerdekaan kaum agamis pun menjadi tertindas. Bahkan, banyak gereja dan masjid dihancurkan.

Aksi PKC dengan mengatasnamakan Republik Rakyat Cina terhadap Hong Kong belakangan ini, semisal pemberlakuan undang-undang kemananan, memicu reaksi keras dari banyak kalangan. Begitu pula ancaman serangan mereka ke Taiwan membuat dunia, khususnya barat marah.

Sebuah sumber mengatakan pada Sunday Express, "Jangan heran jika kita akhirnya mengakui Taiwan dan bergabung dengan yang lain dalam mempertahankannya dengan aset militer."

Saat ini, karena keberatan Cina, Taiwan tidak diakui secara resmi dan hanya memiliki kedutaan tidak resmi di Inggris.

Tetapi sebuah sumber mengatakan, "Itu bisa berubah jika China melanjutkan lintasannya saat ini."

Mengutip Express, anggota parlemen Romford Andrew Rossendale, yang merupakan anggota dari semua kelompok parlementer untuk Taiwan, mengatakan, “Kita tidak bisa membiarkan rezim komunis Cina menyerang dan menguasai Taiwan. Itu adalah suara demokrasi barat di bagian dunia itu (Taiwan) dan kami bersama sekutu kami harus mempertahankannya."

Selain itu, anggota parlemen North West Leicestershire Andrew Bridgen mengatakan, "Banyak hal berubah dalam hal hubungan kita dengan Cina dan itu termasuk mendukung Taiwan."

Bridgen juga telah bergabung dengan anggota parlemen dari lintas partai yang mendukung pemerintah untuk mendatangkan penduduk Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengonfirmasi wahyu dalam Sunday Express pekan lalu bahwa 300.000 penduduk Hong Kong dengan paspor luar negeri Inggris akan diizinkan pindah ke Inggris.

Bridgen mengatakan, “Kami akan memiliki kewajiban moral kepada tanggungan mereka juga. Cina akan menemukan bahwa Hong Kong tidak begitu penting tanpa rakyatnya. ”

Anggota Parlemen Lib Dem Orkney Alistair Carmichael, ketua semua kelompok partai untuk Hong Kong, mengatakan, “Pemerintah perlu bergerak cepat dalam hal ini. Ini akan mengirim pesan yang jelas dan kuat ke Beijing. ”

Sementara itu, setelah keputusan Ofcom bahwa Chinese Global Television Network (CGTN) yang berbasis di London dan dimiliki oleh pemerintah Cina melanggar beberapa aturan, mantan menteri keamanan Sir John Hayes telah menulis surat kepada sekretaris budaya Oliver Dowden meminta izin untuk beroperasi dicabut.

Sir John memperingatkan bahwa CGTN adalah "lengan propaganda" dari Pemerintah Cina dan dapat meradikalisasi orang di Inggris.

Masih dari sumber yang sama, dikatakan ada banyak cara Inggris dapat mendukung Taipei sebelum "opsi nuklir" itu.

Ini termasuk perubahan sederhana, seperti memberikan perwakilan Taiwan dalam status diplomatik penuh Inggris, untuk menggunakan jejak diplomatik Inggris yang diperluas di Pasifik Selatan sebagai cara untuk membantu memeriksa ekspansi Cina dan memperkuat dukungan untuk kedaulatan Taiwan.

Membantu memberikan suara independen kepada Taiwan di badan-badan internasional, seperti yang telah dimulai dengan Majelis Kesehatan Dunia, adalah cara lain.

Ada metode yang lebih langsung juga.

Tahun lalu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, terpilih kembali tiga minggu lalu pada platform pro-kedaulatan yang kuat, mengatakan kepada delegasi resmi pengunjung Inggris bahwa ia ingin Inggris memasok komponen kapal selam. Pengungkapan pada hari Selasa bahwa Beijing merencanakan untuk pertama kalinya mengerahkan kedua kapal induknya untuk pertandingan perang di mana ia akan berlatih serangan terhadap Pulau Dongsha yang dikendalikan Taiwan menunjukkan alasannya.

Di samping hal-hal tersebut, ada banyak yang bisa dilakukan warga Inggris untuk mendukung Taiwan sebelum ini. Taipei sudah menganggap Inggris sebagai mitra utama dan hubungan kami telah berkembang pesat selama sepuluh tahun terakhir. ”

Sekitar 300 perusahaan Inggris memiliki investasi di Taiwan, termasuk HSBC, Standard Chartered Bank, GSK, Astra Zeneca, Mott MacDonald, ARM, Arup, dan BP, yang menyumbang investasi £ 10 miliar di negara ini. Inggris telah memutuskan untuk mengambil risiko kemurkaan Cina daratan dengan mendorong maju dengan kesepakatan perdagangan karena Taipei berupaya mengurangi ketergantungannya pada Cina.

Dikatakan media itu, dua tahun lalu banyak yang tertawa ketika Inggris memperluas pijakan diplomatiknya di Pasifik Selatan. Tetapi sebenarnya negara-negara itu sangat penting untuk mencegah Cina memperluas pengiriman ke wilayah Pasifik.

Selama ini Cina menawarkan bantuan utang kepada segelintir negara terpilih untuk mesin propagandanya yang mahir untuk mendorong pesan bahwa China serius dengan reformasi.

Sekadar informasi, sejak pidato pertamanya setelah berkuasa, Xi Jinping telah memperjelas tiga ambisinya: peremajaan bangsa Cina, memindahkan Cina ke pusat acara global, dan penyatuan Cina pada tahun 2049, peringatan ke-100 berdirinya Republik Rakyat Cina.

Read More

Peringatan Tragedi Tiananmen Tahun Ini Perlu Diadakan "Online"

Lee Cheuk-yan (tengah), ketua Aliansi untuk Mendukung Gerakan Demokratis Patriotik China, berpose dalam konferensi pers di Museum 4 Juni, yang didedikasikan untuk penumpasan Lapangan Tiananmen 1989, di Hong Kong pada 20 Mei | AFP-JIJI-BLOOMBERG, The Japan Times

Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni. Bagi sebagian orang di dunia, terutama pemerhati dan pembela hak asasi manusia, serta saksi sejarah terkait Partai Komunis Cina, akan mengenang bulan ini dengan prihatin. Apa penyebabnya?

Tepat 4 Juni 1989, terjadi pembantaian massal oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina terhadap para demonstran prodemokrasi di Lapangan Tiananmen, Beijing. Pihak Cina selalu berusaha menutupi dan menghapus tragedi ini, khususnya pada generasi muda di sana.

Berbeda dengan daratan Cina, Hong Kong secara rutin memperingati tragedi kemanusiaan itu. Akan tetapi, tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda di sana. Kemungkinan peringatan tersebut tidak akan diadakan secara wajar.

Meski demikian, seperti terlansir The Japan Times, Minggu (31/5/2020) peringatan 4 Juni (tahunan) di Hong Kong untuk memperingati tindakan keras tahun 1989 terhadap aktivis di Lapangan Tiananmen, Beijing, akan diadakan online jika polisi melarang pertemuan itu, kata penyelenggara. Acara ini telah diadakan di kota selama 29 tahun terakhir berturut-turut.

Jika penjaga tidak menerima persetujuan polisi, sebuah peringatan akan diadakan dari jam 8 malam sampai 8:30 malam dan para peserta dapat memegang lilin dan mengamati saat hening di mana pun mereka berada, Lee Cheuk-yan, Ketua Aliansi Hong Kong di Dukungan Gerakan Demokratis Patriotik China, mengatakan pada briefing hari Minggu.

Aliansi menyerukan dukungan untuk kampanye media sosial global menggunakan hashtag #6431truth.

Dikabarkan pula dalam media itu bahwa penjagaan di Victoria Park telah menarik puluhan ribu orang setiap tahun sejak 1990. Dan, penyelenggara mengatakan mereka berencana untuk berada di taman itu pada 4 Juni dan akan mendirikan kios di Hong Kong untuk membagikan lilin.

Read More

Media Asing: Indonesia Berkeinginan Melonggarkan Pembatasan meskipun Terjadi Pandemi yang Berkelanjutan

Sumber Arab News

Perkara "new normal" ternyata tidak hanya menjadi perbincangan orang Indonesia. Media asing pun turut serta memperhatikan dan membahasnya. Dan, tentunya realitas ini juga diketahui, bahkan mungkin menjadi buah bibir dunia internasional.

Dalam laporannya, Arab News pada Sabtu (30/5/2020) menuliskan bahwa Pemerintah Indonesia sedang dalam proses pelonggaran langkah-langkah restriktif yang diterapkan untuk mengekang penyebaran penyakit coronavirus (COVID-19). 

Laporan itu dilanjutkan dengan sebuah fakta, yakni pelonggaran tersebut terjadi meskipun terdapat peningkatan infeksi baru yang telah membawa jumlah total kasus menjadi lebih daripada 25.000 di seluruh kepulauan pada hari Sabtu (kemarin).

Disebutkan pula secara lebih rinci pada hari Sabtu itu, ada 557 kasus infeksi baru, meningkatkan jumlah nasional menjadi 25.773, sementara jumlah kematian meningkat menjadi 1.573 dengan 53 kematian baru. Data ini berdasarkan kata pejabat kementerian kesehatan, Achmad Yurianto.

Jawa Timur telah muncul sebagai hotspot COVID-19 baru, dengan kluster baru bermunculan di provinsi tersebut. Dan, ibukota provinsinya yang juga kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya tetap menjadi yang paling parah di daerah ini, meskipun ada pembatasan sosial berskala besar.

Untuk memastikan warga mematuhi pedoman dalam new normal, seperti mengenakan masker dan mengamati jarak sosial, pemerintah telah mengerahkan 340.000 personil polisi dan militer untuk memantau situasi di lebih dari 1.000 tempat umum di empat provinsi dan 25 kabupaten dan kota di seluruh negeri

Masih dari sumber yang sama, Asfinawati Ajub, advokat hak asasi manusia dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tidak setuju mengenai hal ini dengan menambahkan bahwa alasan seperti itu tidak cukup untuk mengerahkan personel militer dan bahwa kebijakan itu "bermaksud buruk."

Selain itu, Tri Yunis Miko Wahyono, ahli epidemiologi lain di Universitas Indonesia, mengatakan kepada Arab News bahwa langkah-langkah anti-virus nasional, secara umum, tidak cukup untuk mengekang penyebaran virus, apalagi memungkinkan pelonggaran pembatasan.

Di lain pihak, Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akan terus menerapkan pembatasan sosial berskala besar sampai 4 Juni, batas waktu yang telah diperpanjang untuk ketiga kalinya sejak pertama kali diumumkan pada 10 April lalu.

Read More

War on Disease and Epidemics, Ungkap Sejarah Pertempuran Arab Saudi Melawan Penyakit

Kementerian Kesehatan telah berhasil menggabungkan perawatan untuk nomaden tanpa alamat tetap dan jutaan peziarah yang datang setiap tahun, memberikan mereka perawatan, termasuk operasi. (SPA) - Arab News

Arab Saudi pun punya sejarah terhadap penyakit. Ini diungkapkan dalam sebuah film dokumenter berjudul War on Disease and Epidemics. 

Seperti terlansir Arab News, Sabtu (30/5/2020) Yayasan Raja Abdul Aziz untuk Penelitian dan Arsip (Darah) baru-baru ini merilis "War on Disease and Epidemics," sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Kementerian Media lebih dari 50 tahun yang lalu yang menceritakan kisah upaya pemerintah Saudi untuk menjaga kesehatan warganya dan ekspatriat sejak awal Kerajaan, dimulai dengan fokus pada tuberkulosis pada awal 1950-an.

“Pertama, negara ini dibagi menjadi 10 wilayah semi-otonom di mana rumah sakit, klinik perawatan kesehatan dan pusat penelitian didirikan. Dalam waktu singkat, daerah-daerah ini dilengkapi dengan semua peralatan medis yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit dan melawan mereka di mana pun mereka ditemukan," kata dalam film dokumenter itu, menjelaskan bahwa perawatan medis diberikan kepada semua orang di Arab Saudi secara gratis pada waktu itu:

"(Lima puluh tahun yang lalu) Arab Saudi menarik lebih dari SR140 juta ($ 37,3 juta) dari sumber utama pendapatan negara - pendapatan minyak - untuk membantu pekerja perawatan kesehatan melindungi orang dari penyakit."

Dilaporkan media itu, dalam setahun, unit medis keliling yang bepergian ke seluruh negeri telah melakukan 20.000 sinar-X di rumah sakit dan klinik perawatan kesehatan. Berkat intervensi awal, jumlah kasus tuberkulosis di Kerajaan turun dan mereka yang terinfeksi dikarantina di rumah sakit yang didirikan di kota-kota dengan suhu rata-rata yang lebih rendah, seperti Rumah Sakit Penyakit Dada Al-Sadad di Taif.

Setelah mengendalikan tuberkulosis, Kementerian Kesehatan mulai mengintensifkan upayanya untuk menangani malaria. Agen dikirim untuk menyemprot insektisida di kolam dan sumur di mana nyamuk cenderung bertelur, dan pusat malaria khusus didirikan, di mana orang diminta untuk segera melaporkan dugaan kasus.

“Ketika seseorang dicurigai terinfeksi, sampel darah mereka diambil dan dikirim ke laboratorium regional. Ketika dikonfirmasi, Kementerian Kesehatan langsung memberi mereka obat-obatan yang diperlukan, ” kata film dokumenter itu yang dikutip Arab News.

Film dokumenter menyoroti sejumlah kampanye lain yang dijalankan oleh kementerian, termasuk kampanye poster yang membantunya mengurangi tingkat infeksi trakeoma bakteri mata yang menular.

Ini juga menjelaskan bagaimana kementerian berhasil menggabungkan perawatan untuk nomaden yang tinggal di gurun tanpa alamat tetap dan jutaan peziarah yang tiba setiap tahun. Kementerian itu mendirikan sejumlah kamp medis keliling yang memberikan perawatan kepada mereka, termasuk operasi.

Mengutip media tersebut, dan pada tahun 1957 negara ini mendirikan salah satu pusat karantina terbesar di dunia di Jeddah, dengan biaya SR15 juta ($ 4 juta).

Film ini juga menyoroti upaya pemerintah untuk merawat orang yang sakit mental. Rumah Sakit Kesehatan Mental di Taif dibuka pada awal 1960-an dan sekarang menjadi salah satu fasilitas perawatan kesehatan mental terkemuka di Timur Tengah, menurut film dokumenter itu.

Hari ini, Arab Saudi telah berhasil membuat sistem kesehatan terpadu sesuai dengan praktik kesehatan internasional terbaik, menyediakan perawatan kesehatan kepada lebih daripada 31 juta warga Saudi dan ekspatriat secara adil dan mudah diakses. Layanannya juga meluas ke jutaan jamaah yang datang untuk haji dan umrah setiap tahun.

Negara ini juga telah menjadi tujuan kesehatan terkemuka untuk prosedur bedah canggih, seperti pemisahan kembar siam. Lusinan perawatan seperti itu telah dilakukan pada anak-anak dari seluruh dunia dengan pemerintah Saudi yang membayar tagihannya. Masya Allah, luar biasa!

Read More

Presiden Turki Peringati Para Pahlawan di Balik Penaklukan Istanbul

Sumber Akun Twitter resmi Presiden Recep Tayyip Erdogan

Hari ini adalah hari bersejarah bagi Turki. Seperti terlansir Anadolu Agency, Jumat (29/05/2020) Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada hari Jumat (hari ini) menandai peringatan ke-567 penaklukan Istanbul, yang terjadi pada 29 Mei 1453.

"Saya mengucapkan selamat kepada peringatan 567 Penaklukan Istanbul, salah satu kemenangan paling spektakuler dalam sejarah, yang menutup satu era dan memulai era lain. Saya memperingati semua pahlawan kita, yang telah menjadikan tanah ini rumah bagi kita, terutama Fatih Sultan Mehmed Khan (Mehmed the Conqueror), dengan belas kasihan, rasa terima kasih, dan rasa hormat," kata Erdogan di Twitter.

Erdogan juga berbagi foto dengan Hadits - perkataan Nabi Muhammad - yang memuji komandan dan tentara yang akan menaklukkan Istanbul.

Mehmed II, kaisar Utsmaniyah yang mendapat kehormatan menaklukkan Istanbul dan dengan demikian mendapatkan gelar "penakluk", baru berusia 21 tahun ketika ia mengirim Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium ke halaman sejarah yang berdebu dan menaikkan negara Turki menjadi sebuah negara Turki. Kerajaan yang akan memerintah daerah di berbagai benua selama berabad-abad yang akan datang.

Mengutip media itu, dikatakan bahwa penaklukan Istanbul adalah kemenangan paling terkenal dari Mehmed sang Penakluk, tetapi pada tahun-tahun berikutnya ia juga memastikan kontrol Ottoman atas Serbia, Morea, Trebizond (Trabzon modern) di wilayah utara Turki modern, serta Bosnia, Albania, dan beberapa wilayah Anatolia (Turki tengah).

Dalam lebih dari dua lusin kampanye militer selama masa pemerintahannya, kaisar berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah, meningkatkan kontrol Utsmani menjadi lebih dari 2,2 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi).

Read More

Industri Produk Rambut Cina Diduga Berasal dari Para Tahanan Uyghur di Kamp Interniran, Benarkah?

Ilustrasi - Pixabay

Cina gencar dalam produksi wig. Produk tersebut diekspor hingga Amerika Serikat. Selain terkait menggunakan tahanan Uyghur sebagai pekerja paksa dalam industri ini, bahan baku pembuatannya juga diduga kuat berasal dari mereka.

Dalam laporannya, tertanggal 28-5-2020, RFA mencoba mengorek keterangan dari orang-orang di industri tersebut yang bersedia berbicara dalam rekaman.

Dugaan ini berangkat dari tradisi budaya Uyghur bahwa wanita membiarkan rambutnya panjang dan tidak ada sejarah orang menjual rambut mereka di wilayah itu, menimbulkan kecurigaan apakah selain menggunakan kerja paksa untuk membuat produk rambut, rambut mentah mungkin berasal dari tahanan di sana.

Dalam kesaksian yang dibagikan kepada RFA dan gerai-gerai lainnya, setidaknya 10 mantan tahanan perempuan telah menggambarkan kepala mereka dicukur segera setelah memasuki fasilitas penahanan, meskipun mereka tidak yakin dengan apa yang terjadi pada rambut mereka setelah dipotong.

RFA baru-baru ini berbicara dengan seorang pedagang Pakistan yang memberikan namanya sebagai Amir dan mengklaim telah mengunjungi pabrik Haolin di daerah Lop empat bulan lalu di mana ia mengatakan ia melihat Uyghur baru dibebaskan dari kamp-kamp yang telah dikirim ke sana untuk bekerja.

Amir, yang sejak itu menutup tokonya di Lop dan kembali ke Pakistan, melaporkan bahwa ia berhenti berdagang produk-produk rambut begitu ia mengetahui dari seorang teman yang bekerja di kamp-kamp bahwa bahan bakunya adalah rambut  “diambil dari tahanan.”

"Saya mengunjungi beberapa perusahaan (di Lop)," katanya, menambahkan bahwa "Uyghur bekerja di sana — mereka yang dikirim untuk pelatihan," menggunakan eufemisme untuk penahanan di kamp.

“Sekitar 5.000 orang bekerja di sana. Mereka bekerja 20 hingga 22 jam (sehari). Beberapa menerima 500 yuan (US $ 70) (per bulan untuk pekerjaan mereka), dan yang lain bahkan tidak mendapatkan apa-apa.”

Amir mengutip temannya yang mengatakan bahwa kepala semua tahanan dicukur ketika mereka dikirim ke kamp.

"Itu rambut (yang dikirimkan ke perusahaan)," katanya.

“Saya punya teman yang bekerja di kamp. Dia mengatakan kepada saya bahwa perusahaan mengambil semua rambut (tahanan)."

RFA tidak dapat memverifikasi secara independen akun pedagang Pakistan.

Masih dari sumber yang sama, Teng Biao, seorang pengacara hak asasi manusia Cina dan aktivis yang sekarang tinggal di pengasingan di AS, mengatakan kepada RFA bahwa mencukur kepala adalah peraturan di penjara dan pusat penahanan Cina, dan menurutnya bahwa pemerintah setempat kemungkinan akan mencoba mengambil untung dari praktik tersebut.

"Tidak ada aturan tentang cara menangani rambut orang-orang di penjara — sangat sulit untuk mengawasi atau menempatkan pembatasan dari atas tentang cara menangani rambut yang telah dihilangkan secara paksa," katanya.

"Sebagai hasilnya, ini juga menciptakan lingkungan di mana (pejabat) tidak akan menolak manfaat ekonomi dari rambut yang telah dipotong dari orang-orang di kamp-kamp pemerintah."

Mengutip media itu, Ethan Gutmann, seorang peneliti hak asasi manusia dan Anggota Peneliti Penelitian Studi Cina saat ini di Yayasan Korban Komunisme Memorial yang berbasis di Washington, mengutip praktik pengambilan organ dari tahanan yang dieksekusi di Cina sebagai bukti bahwa pihak berwenang setempat dapat menggunakan bahan-bahan lain dari mereka yang berada dalam tahanan untuk menghasilkan uang.

Dia menyuarakan keprihatinan bahwa kesaksian para wanita Uyghur yang telah muncul dari kamp menunjukkan bahwa rambut para tahanan mungkin dikumpulkan dan dijual ke perusahaan-perusahaan lokal untuk diproses.

"Apa yang khas dari potongan rambut wanita - dan ini benar-benar penting, saya pikir - adalah beberapa dari mereka digambarkan meletakkan kepala mereka melalui lubang di jendela," lanjutnya.

"Jadi, Anda bahkan tidak pernah melihat tukang cukur, rambut Anda sudah lenyap, dan mereka tidak berpikir rambut itu digunakan entah bagaimana ... Itu banyak wanita (di kamp): sekitar 300.000, atau 350.000. Itu 350.000 kepala rambut, rambut penuh. Peningkatan produksi mentah sebesar 78 persen dari 2017, dan itu harus datang dari para wanita itu.”

Selain itu, kata Gutmann, banyak tahanan telah ditahan di kamp selama bertahun-tahun, yang memberi pasokan tambahan kepada pihak berwenang.

"Anda mendapatkannya dari semua orang, dan itu tumbuh kembali," tambahnya.

Read More

#BoikotTVRI, Apakah Sekarang Waktunya?

Logo TVRI - Wikipedia

Di media sosial tanda pagar #BoikotTVRI sedang merajai topik pembicaraan. Sudah banyak orang termasuk tokoh publik menuliskan tanda pagar itu. Hingga siang ini terpantau 1.764 Tweet menyuarakannya.

Ada apakah gerangan?

Jawabannya satu karena Iman Brotoseno (IB) dilantik sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dirut LPP TVRI) pada Rabu, 27 Mei 2020.

Lantas, mengapa demikian?

Ini sangat terkait dengan rekam jejak sang direktur baru yang dinilai kurang cocok dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Contohnya IB beberapa kali menuliskan cuitan di Twitter tentang hal-hal yang masih dianggap tabu di negeri ini. Pada 21 November 2013, misalnya, ia menulis di Twitter, "Akhirnya kita menemukan bagaimana cara mempersatukan negeri. Ya dengan bokep."

Banyak pihak yang menyangkan pelantikannya sebagai orang penting di TVRI. Sebagian bertanya apakah tidak ada lagi orang lain yang lebih pantas daripada dirinya untuk mengisi jabatan tersebut. Ada kecemasan mendalam terkait masa depan televisi tertua di Indonesia ini. Padahal, TVRI sudah berkontribusi besar dalam hal informasi dan hiburan kepada masyarakat Indonesia sejak lama.

Apa kecemasan mendalam itu?

Tentu saja soal konten yang akan disiarkan ke depannya. Dengan rekam jejak IB yang terkesan sebagai maniak bokep tersebut, banyak pihak cemas TVRI akan menyiarkan tontonan yang kurang layak, terutama bagi anak-anak.

Akan tetapi, apakah sekarang sudah waktunya memboikot TVRI?

Bagi sebagian orang sudah waktunya. Mengapa? Karena, ada kecemasan mendalam jika generasi muda akan mendapatkan sajian negatif dari TVRI, yakni konten dewasa. Para orang tua, guru, ulama, dan yang peduli terhadap masa depan Indonesia pastilah cemas dan tidak mengharapkan itu terjadi.  Bagaimana mungkin bangsa ini dibangun oleh generasi yang rusak dalam hal akhlak? Setidaknya pertanyaan itulah yang muncul di benak banyak orang.

Meski demikian, tidak adakah kesempatan bagi IB untuk menunjukkan kinerja terbaiknya di TVRI yang bebas dari konten dewasa?

Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. "Berilah dia kesempatan memajukan TVRI sebaik mungkin! Jika ternyata di tengah jalan dirinya berbuat salah, maka turunkan dia atau boikot TVRI!"

Nah, terkait hal ini, bangsa Indonesia tentu juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah dan anggota DPR menyikapinya dan mencari solusi terbaik agar TVRI tetap eksis dan berkontribusi kembali bagi Indonesia.

Bagaimana menurut Anda?

Read More

Berikut Pernyataan Bersama tentang Hong Kong

Bendera Hong Kong - Pixabay

Apa yang Anda ketahui soal Hong Kong? Masjid-masjid yang berdiri kukuh di sana, semisal Masjid Stanley, Chai Wan, Jamia, atau Masjid Kowloon di kawasan Tsim Sha Tsui yang bisa menampung hingga 3.500 jamaah dari berbagai negara?

Yang jelas, wilayah itu dikenal sebagai kawasan demokratis dalam beragama dan keberagaman lainnya. Bisa dikatakan ada keunikan tersendiri di Hong Kong jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Cina.

Dan, sebuah kekhawatiran muncul setelah Cina daratan meloloskan undang-undang keamanan secara sepihak di kota itu. Sebuah kekhawatiran akan terkikisnya kebebasan yang telah lama tertanam dan tumbuh dalam kehidupan warga Hong Kong.

Menyikapi hal tersebut, berikut adalah teks pernyataan yang dirilis oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Inggris (dikutip dari Laman U.S. Department of State, 28 Mei 2020)

Penandatangan pernyataan ini menegaskan kembali keprihatinan mendalam kami tentang keputusan Beijing untuk memberlakukan hukum keamanan nasional di Hong Kong.

Hong Kong telah berkembang sebagai benteng kebebasan. Komunitas internasional memiliki kepentingan besar dan lama dalam kemakmuran dan stabilitas Hong Kong. Pengenaan langsung undang-undang keamanan nasional Hong Kong oleh otoritas Beijing, dan bukan melalui institusi Hong Kong sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar, akan membatasi kebebasan rakyat Hong Kong, dan dengan melakukan hal itu, secara dramatis akan mengikis otonomi Hong Kong dan sistem yang membuatnya sangat makmur.

Keputusan Cina untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong terletak pada konflik langsung dengan kewajiban internasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Bersama Cina-Inggris yang mengikat secara hukum dan terdaftar di PBB. Hukum yang diusulkan akan merusak kerangka Satu Negara, Dua Sistem. Ini juga meningkatkan prospek penuntutan di Hong Kong atas kejahatan politik, dan melemahkan komitmen yang ada untuk melindungi hak-hak rakyat Hong Kong - termasuk yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kami juga sangat prihatin bahwa tindakan ini akan memperburuk perpecahan mendalam yang ada di masyarakat Hong Kong; hukum tidak melakukan apa pun untuk membangun saling pengertian dan mendorong rekonsiliasi di Hong Kong. Membangun kembali kepercayaan di seluruh masyarakat Hong Kong dengan memungkinkan orang-orang Hong Kong untuk menikmati hak dan kebebasan yang dijanjikan dapat menjadi satu-satunya jalan kembali dari ketegangan dan keresahan yang telah dilihat wilayah itu tahun lalu.

Fokus dunia pada pandemi global membutuhkan peningkatan kepercayaan pada pemerintah dan kerjasama internasional. Risiko Beijing yang belum pernah terjadi sebelumnya memiliki efek sebaliknya.

Karena stabilitas dan kemakmuran Hong Kong terancam oleh pengenaan baru ini, kami menyerukan kepada Pemerintah Tiongkok untuk bekerja dengan Pemerintah SAR Hong Kong dan masyarakat Hong Kong untuk menemukan akomodasi yang dapat diterima bersama yang akan menghormati kewajiban internasional Tiongkok di bawah UN- mengajukan Deklarasi Bersama Cina-Inggris.

Read More

Ternyata Jepang "Sangat Khawatir" tentang Hukum Keamanan Cina untuk Hong Kong, Tanda Apakah Ini?

Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, menghadiri konferensi pers di Tokyo pada 28 Mei 2020, mengenakan masker di tengah kekhawatiran yang terus-menerus tentang coronavirus baru) - Kyodo News

Ternyata bukan hanya Amerika Serikat yang begitu memperhatikan hukum keamanan Cina untuk Hong Kong. Jepang juga sama. Seperti terlansir Kyodo News, Kamis (28/5/2020) Pemerintah Jepang mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya sangat prihatin tentang desakan China, meskipun ada protes internasional yang meningkat, untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang dikhawatirkan akan menekan aktivitas politik di Hong Kong.

Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga, mengatakan Hong Kong yang bebas dan terbuka harus dipertahankan di bawah kerangka kerja "satu negara, dua sistem", dan bahwa Tokyo telah menyampaikan pandangannya ke Beijing sebelum badan legislatif nasional Cina mengeluarkan suatu resolusi mengenai pengenaan undang-undang tersebut pada hari Kamis.

"Kami sangat prihatin dengan keputusan (tentang) Hong Kong oleh Kongres Rakyat Nasional meskipun ada kekhawatiran kuat yang diungkapkan oleh masyarakat internasional dan masyarakat Hong Kong, juga tentang situasi terkini di Hong Kong," Suga, juru bicara pemerintah terkemuka, kata di konferensi pers.

"Kami akan terus mengikuti perkembangan dan menangani situasi dengan kolaborasi dengan negara-negara lain yang terkait," katanya, seraya menambahkan bahwa Hong Kong, mitra penting bagi Jepang, harus makmur dengan cara yang "stabil dan demokratis".

Diketahui bahwa keputusan Cina itu akan memberi Beijing lebih banyak peluang untuk mengikis kebebasan dan hak asasi manusia di bekas jajahan Inggris tersebut.

Masih dari sumber yang sama, dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri, Takeo Akiba, memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Jepang, Kong Xuanyou, pada Kamis malam untuk menyampaikan kekhawatiran Tokyo.

Sebelumnya, Chris Patten, gubernur terakhir Inggris Hong Kong, mengatakan minggu lalu Inggris harus memberi tahu Cina bahwa memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong "keterlaluan."

Read More

Berikut Adalah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah tentang Pemberlakuan New Normal, Silakan Dicermati

Ilustrasi - Pixabay

Indonesia bisa dikatakan "BELUM" bersih dari COVID-19. Masih ditemukan penambahan kasus penularan virus tersebut di wilayah NKRI tercinta ini. Akan tetapi, pemerintah pusat di negara kita mulai mewacanakan "new normal" dalam masyarakat di tengah pandemi global.

Menanggapi hal tersebut di atas, PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan persnya tentang pemberlakuan "new normal" di Indonesia. Mengutip dari Laman Resmi Muhammadiyah, berikut adalah pernyataan tersebut.

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
28 Mei 2020 11:53

PERNYATAAN PERS
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 002/PER/I.0/I/2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN NEW NORMAL

Bismillahirrahmanirrahim

Berbagai pemberitaan dan pernyataan Pemerintah tentang “new normal” akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Di satu sisi Pemerintah masih memberlakukan PSBB tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi. Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan.

Demikian halnya dengan “new normal”. Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan “new normal”. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Karena itu, Pemerintah perlu mengkaji dengan saksama pemberlakuan “new normal”,dan penjelasan yang obyektif dan transparan terutama yang terkait dengan:  (1)  dasar kebijakan “new normal” dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini, (2) maksud dan tujuan “new normal”; (3) konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik, (4) jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan “new normal” (5) persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Covid-19.

Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kebijakan “new normal” yang akan diterapkan di negeri tercinta.

Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu kesaksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia.

Demikianlah pernyataan pers itu yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si dan Sekretaris Umumnya, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. Semoga pemerintah pusat berkenan memperhatikan dan menanggapinya dengan tindakan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Read More

Turut Prihatin, Kelompok Teroris Dukungan Iran Gali Makam Khalifah Islam di Suriah!

Ilustrasi - Pixabay

Sesama muslim seharusnya saling mendukung. Tidak saling berperang. Begitulah yang diharapkan agar Islam tegak berdiri di muka bumi.

Tapi, sudah menjadi keperihatinan bersama bahwa di negeri-negeri Islam sesama muslim malah tak jarang saling berperang memperebutkan kekuasaan dunia. Masa-masa kegemilangan Islam pun perlahan meredup.

Belakangan, berita menyedihkan datang dari Suriah. Seperti terlansir Anadolu Agency (27.05.2020) kelompok-kelompok teroris dukungan Iran di pasukan rezim Bashar al-Assad di Suriah menggali kuburan Umar bin Abdulaziz, salah satu khalifah Islam dari Dinasti Umayyah.

Kini belum diketahui nasib sisa-sisa tubuh khalifah tersebut.

Gambar yang dibagikan oleh pasukan rezim lewat akun media sosial mereka menunjukkan makam Khalifah Umar bin Abdulaziz, di Desa Deir Sharqi dekat distrik Maarat Numan di Idlib, telah digali.

Makam khalifah yang merupakan cucu dari Umar bin Khattab, khalifah Islam yang kedua, nampak kosong.

Dilaporkan media itu bahwa pasukan rezim melanggar konsensus Sochi dan perjanjian Astana serta menghancurkan makam Kekhalifahan Islam di Distrik Maarat Numan, yang mereka rebut dan rusak pada bulan-bulan sebelumnya.

Read More

Kabar Gembira, RUU untuk Mengakui Kemerdekaan Tibet Diperkenalkan di Kongres AS

Bendera Negara Tibet - Wikipedia

Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan! Ini pernyataan yang universal. Semua manusia pastilah ingin hidup merdeka dan berdaulat dalam sebuah negara yang mandiri. Terlepas dari penjajahan oleh negara mana pun.

Sebutlah para pahlawan kita dulu, silih berganti berjuang dari masa ke masa untuk membebaskan diri dari cengkeraman kaum penjajah Eropa dan Jepang. Atas usaha tersebut dan atas izin Allah swt, terbentuk dan merdekalah Indonesia, serta diakui oleh negara-negara lainnya semisal negeri-negeri Arab yang baik hati.

Itu Indonesia. Lalu bagaimana dengan negara lain yang masih dalam masa penjajahan hingga saat ini? Sebutlah Manchukuo, Tibet, Mongolia, dan Turkistan Timur yang masih dijajah oleh negeri tirai bambu. Tentu mereka hidup di bawah bayang-bayang Partai Komunis Cina yang berkuasa. Mereka tidak bebas. Mereka teraniaya.

Itulah sebabnya, seperti terlansir Tibetan Journal (25/5/2020) RUU untuk mengakui kemerdekaan Tibet telah diperkenalkan di Kongres AS dalam perkembangan terakhir. Menurut RUU yang diusulkan, kepala negara atau presiden akan diberi wewenang untuk mengakui kemerdekaan Tibet dari Republik Rakyat Cina. Ini adalah upaya yang sangat kuat dari pembuat hukum AS untuk memobilisasi langkah revolusioner untuk Tibet.

Dilaporkan oleh media itu, perwakilan DPR AS Scott Perry, dari Pennsylvania memperkenalkan undang-undang (HR 6948) yang akan "memberi wewenang kepada Presiden untuk mengakui Daerah Otonomi Tibet Republik Rakyat Cin sebagai negara yang terpisah, mandiri, dan untuk tujuan lain". RUU itu dirujuk ke Komite House Urusan Luar Negeri 19 Mei tahun ini.

Ini adalah RUU revolusioner dari pembuat hukum AS karena tidak pernah ada pengakuan kemerdekaan Tibet AS. Sepanjang sejarah panjang dukungan AS untuk Tibet, selalu mengakui klaim Cina bahwa Tibet menjadi bagian dari Cina. Langkah yang kuat telah muncul ketika hubungan China - AS berada pada posisi yang sangat rapuh.

Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Cina merupakan perjalanan yang sulit terutama terkait dengan perkembangan baru-baru ini. Sementara ada hubungan perdagangan yang terus memburuk di antara keduanya, Cina telah dikritik karena berurusan dengan pandemi Coronavirus. AS telah berada di garis depan untuk membanting tanggung jawab Cina yang menyebabkan krisis kesehatan besar di seluruh dunia.

Terlepas dari hubungan kedua negara adidaya itu, harapan kita bersama adalah terbebasnya manusia dari segala bentuk penjajahan, termasuk di Tibet dan bagian bumi lainnya.

Read More

Apakah Dunia Sudah Siap Berada dalam New Normal?

Seorang kakek seketika bereaksi ketika melihat cucunya melangkah keluar pintu rumah saat hari masih hujan. Suaranya yang terdengar lirih, membuatnya harus dua kali memanggil anak kecil itu.

Mendengar panggilan kakeknya, wajah imut tersebut menoleh dan menjawab, "Mau ke warung, Kek!"

Namanya saja anak kecil, tanpa pikir panjang lagi ia berlari ke tempat tujuannya meski hujan menerpanya tanpa ampun.

Sepulang dari warung, pakaian yang ia kenakan dan tubuhnya pun basah kuyup. Tak pelak lagi, sang kakek langsung menyuruhnya keramas dan berganti pakaian.

Apa yang dapat kita tarik dari ilustrasi di atas?

Saat hujan, hendaknya kita tetap di rumah. Kalaupun terpaksa keluar, pakailah pelindung diri. Kenakan bot, mantel, dan juga payung, misalnya. Selain itu berjalanlah dengan perlahan agar tidak jatuh karena jalanan licin terkena air hujan.

Pertanyaannya, apakah hal yang demikian sudah cukup?

Dalam keadaan terpaksa dan adanya ketersediaan alat pelindung seperti itu, mungkin saja bisa dikatakan cukup meskipun tubuh akan mengalami rasa dingin akibat diguyur hujan dan ditiup angin.

Agaknya, inilah yang juga menjadi pertanyaan terkait dengan "new normal" yang digagas Pemerintah Pusat NKRI belakangan ini. Hujan dalam ilustrasi itu dianalogikan sebagai pandemi global COVID-19 yang masih dan terus menyebar di dunia termasuk Indonesia. Sementara payung dan lainnya dalam kaitannya dengan pandemi, adalah masker wajah yang dikenakan saat di luar rumah. Dan, berjalan perlahan ialah gambaran jaga jarak sosial (2 meter).

Lantas, apakah langkah-langkah perlindungan tersebut dapat dijalankan setiap waktu?

Manusia bukanlah Tuhan. Dia selalu maha benar. Sedang kita, ada kalanya melakukan kesalahan atau ditimpa kesalahan. Sebutlah sudah berusaha jaga jarak, eh tau-tau ada orang yang nyenggol kita. Atau, tiba-tiba ada anak kecil yang bersin dan cairannya mengenai tubuh kita. Parahnya lagi, tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang lupa mencuci tangan setelah keluar rumah dan langsung memeluk dan menciumi anak kesayangan.

Nah, bagian terakhir tadi, yakni anak-anak akan lebih berisiko jika berada dalam kehidupan "new normal". Bayangkan saat di sekolah, mereka tentu sangat sulit dibiasakan untuk tidak berteman akrab dengan sesama mereka. Saya yakin, para guru bukanlah "bodyguard" yang dapat mengawasi mereka sepanjang hari selama di dalam dan luar kelas.

Terlebih lagi di dalam Kelompok Belajar dan Taman Kanak-Kanak. Akan betapa susahnya para guru membiasakan kanak-kanak dalam urusan jaga jarak.

Dengan situasi dan kondisi yang masih memperhatikan saat ini, apakah dunia sudah siap berada dalam new normal?

Tampaknya, kita perlu meniru langkah yang dilakukan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang tidak akan membuka kembali kegiatan sekolah hingga ditemukannya vaksin Covid-19.

Tipe pemimpin seperti Duterte untuk saat ini sangat dibutuhkan dunia yang masih dicengkeram COVID-19. Ya, seorang pemimpin yang peduli terhadap keberlangsungan hidup rakyatnya.

Begitu pula dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang akan memastikan kondisi aman terlebih dahulu sebelum memutuskan buka sekolah.

Read More

Dominasi Cina Adalah Hal Terburuk yang Dapat Terjadi pada Peradaban Dunia

Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi bahwa Republik Rakyat Cina menjadi kekuatan super yang mendominasi dunia.

Perhatikan saja sejak kehadiran di petak politik internasional. Cina telah berhasil menguasai negara-negara di sekitarnya. Sebutlah Manchukuo, Tibet, Mongolia,  Turkistan Timur,  dan bagian dari wilayah India, yang didudukinya setelah perang Cina Indo 1962.

Daerah khusus terakhir itu, seperti dilaporkan organisasi media nirlaba yang berbasis di Chicago, AS, NewsGram, Cina sekarang mengklaim Provinsi India Arunachal Pradesh sebagai miliknya dan secara agresif mengklaim hak teritorial di Laut Cina Selatan dan pulau Senkaku. Pemerintah Cina mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan menolak pengakuan yang diberikan kepada Taiwan oleh negara lain.

Bahkan, Cina berusaha untuk menegakkan dominasinya atas negara-negara kecil dan lemah di sekitarnya seperti Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan lainnya, dengan memberikan pinjaman, yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara ini di masa mendatang.

Dengan memperhatikan metode dan target Cina tersebut, akan susah menemukan perbedaan antara pemerintah Cina saat ini dan Jerman pada masa Hitler. Cina mengandung ambisi Hitler terhadap hegemoni internasional. Dengan kata lain, Cina sangat mirip dengan Nazi, yakni sama-sama memiliki ambisi ekspansi teritorial negara-negara lain. Itulah sebabnya, tak sedikit orang menyebutnya Cinazi.

Cina sangat jelas terlihat ingin menduduki wilayah negara lain dengan paksaan atau kekerasan. Kesannya begitu bermain kasar.

Cina memiliki rezim totaliter dan tidak ada warga negara yang dapat bertahan di sana jika ia akan mengkritik Presiden Cina atau mempertanyakan keputusan pemerintah Cina. Sebagian orang menilai rezim diktator di Cina dapat disebut sebagai bentuk pemerintahan yang tidak beradab.

Maka, dominasi Cina adalah hal terburuk yang dapat terjadi pada peradaban dunia. Agaknya, ini yang perlu menjadi perhatian utama dalam perpolitikan global.

Read More

Upaya Perpustakaan Nasional Raja Fahad Arab Saudi Lestarikan Sejarah Islam untuk Anak Cucu. Mau Tahu?

Sumber Arab News 

Sejarah menjadi bahan pembelajaran penting bagi umat manusia dalam melangkah dengan benar. Harus ada upaya untuk melestarikan sejarah dari generasi ke generasi berikutnya.

Didirikan pada tahun 1990 di Riyadh, perpustakaan ini menampung lebih dari 6.000 manuskrip asli - banyak di antaranya langka dan kuno, termasuk Al Qur'an Kufic yang indah, yang berasal dari abad ke-9 M - dan total 73.000 kertas dan transkrip elektronik.

Begitulah yang terlansir Arab News. Dikatakan pula Perpustakaan Nasional Raja Fahad Arab Saudi telah melakukan upaya pelestarian ini selama tiga dekade terakhir, memainkan peran dalam pelestarian warisan Islam dan memastikan bahwa generasi sekarang dan mendatang terus mendapat manfaat dari kontribusi Islam terhadap peradaban

"Perpustakaan Nasional Raja Fahad telah tertarik untuk melestarikan manuskrip dan warisan ke titik di mana sebuah dekrit kerajaan telah dikeluarkan ke perpustakaan untuk pelestarian manuskrip," Abdulaziz Nasif, Kepala Departemen Naskah, kepada Arab News.

“Perpustakaan memperkirakan nilai manuskrip dan menetapkan harganya ketika kami menerimanya. Mengenai kepemilikan naskah, kami menyambut semua yang disajikan kepada kami dan semua yang berharga untuk dimiliki. "

Dilaporkan media itu, Al-Qur'an Kufi di perpustakaan, dibedakan oleh kaligrafi Kufi-nya, memiliki salah satu naskah tertua dalam bahasa Arab, bentuk alfabet Arab yang sangat bersudut yang digunakan dalam salinan awal Al-Qur'an.

Itu berasal dari Kufah, sebuah kota di Irak selatan, pusat intelektual selama periode Islam awal, sekarang dikenal sebagai Baghdad, ibukota Irak.

"Itu tidak tertulis di atas kertas tetapi di kulit rusa," kata Nasif. “Memiliki ayat-ayat suci yang ditulis di atas kulit adalah bentuk menghormati teks. Tapi sampulnya baru."

Al Qur'an Kufi dibeli dari bagian selatan Semenanjung Arab hampir 20 tahun yang lalu dan baru-baru ini pulih untuk meningkatkan umur panjangnya.

Perpustakaan memiliki naskah Al-Qur'an lainnya yang ditulis dalam aksara kuno, di samping buku-buku khusus seperti karya puitis Al-Ahnaf Al-Akbari, seorang penyair terkenal di Baghdad yang meninggal pada 995 Masehi.

Ini juga memiliki salinan buku Ibnu Daqiq Al-Eid "Ahkam Al-Ahkam," yang ditulis pada akhir abad ke-14. Al-Idul Fitri termasuk di antara para ulama besar Islam dalam dasar-dasar hukum dan kepercayaan Islam.

Selain itu, perpustakaan juga memiliki "Yatimat Al-Dahr," sebuah buku karya Abu Mansur Al-Thaalibi, seorang penulis asal Persia atau Arab yang terkenal dengan antologi dan koleksi epigramnya.

Setelah perpustakaan memperoleh naskah, pendekatan yang ketat dan tepat untuk konservasi dan pemeliharaannya diadopsi.

"Setiap naskah pertama dikirim ke departemen pemulihan dan sanitasi dan kemudian dikembalikan ke departemen kami untuk diindeks," kata Nasif.

Namun, tidak setiap naskah dikirim untuk restorasi "karena, kadang-kadang, dapat merusaknya," katanya.

Pemulihan diikuti oleh proses pengindeksan, yang merupakan latihan menyeluruh.

Mengutip sumber yang sama, Nasif menjelaskan, "Untuk mengisi kartu indeks, kami menggunakan informasi yang tercantum pada halaman pertama, mulai dengan judul, nama penulis, ukuran naskah (tinggi dan panjang), nama transcriber (orang yang menulisnya), dan apa yang tertulis di akhir naskah, sehingga kami dapat mengenali satu naskah dari yang lain memiliki spesifikasi yang sama. "

Mengingat usia dan tak ternilai manuskripnya, metodologi pelestariannya - yang merupakan inti dari misi perpustakaan - sama-sama kritis.

"Naskah harus disimpan dalam suhu dingin, untuk mencegah serangga dan bakteri bertahan hidup, karena dapat merusak kertas dan bahkan kulit binatang yang digunakan dalam beberapa naskah," kata Nasif.

Naskah-naskah itu disterilkan setiap tahun atau setiap enam bulan untuk mencegah kemundurannya.

Era digitalisasi menempatkan tuntutannya pada repositori pengetahuan seperti perpustakaan dengan kekayaan fisik sejarahnya, dan Perpustakaan Nasional Raja Fahad mengimbangi tuntutan ini.

Ia sedang bekerja untuk melengkapi digitalisasi semua manuskripnya. "Sebagian besar transkripsi masih menggunakan mikrofilm tetapi kami sedang berupaya mendigitalkannya dalam CD dan hard disk," kata Nasif.

Perpustakaan ini juga memungkinkan para peneliti, pecinta sejarah, dan pembaca umum untuk mengakses koleksi berharga melalui berbagai layanan elektronik.

Pengguna dapat login dan menelusuri koleksi yang luas dan menempatkan persyaratan mereka. Para peneliti dapat meminta naskah tertentu, buku langka atau foto untuk membantu pekerjaan mereka.

Layanan ini tersedia untuk semua anggota komunitas dari dalam dan luar Kerajaan.

Perpustakaan Nasional Raja Fahad juga telah memperoleh foto-foto mikrofilm dari salah satu koleksi naskah Arab paling penting di perpustakaan AS, Perpustakaan Universitas Princeton.

Ia juga memiliki 1.140 manuskrip yang difotokopi pada slide film dari Perpustakaan Universitas Yahudi.

Terakhir namun tidak kalah penting, manuskrip Perpustakaan Riyadh "Dar Al-Iftaa" - total 792 dokumen - dipindahkan ke Perpustakaan Nasional Raja Fahad atas perintah Raja Salman ketika ia menjadi gubernur Riyadh dan pengawas umum dari Perpustakaan.

Nah, begitulah upaya yang mereka lakukan dalam melestarikan sejarah Islam untuk anak cucu.

Read More

Demonstrasi Hong Kong, Perjuangan Sipil yang Harmonis

Warga Hong Kong yang berjuang demi demokrasi di kota itu - CBC News 

Ribuan Orang Hong Kong turun ke jalan menentang langkah Republik Rakyat Cina memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota itu. Artinya, dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Cina melalui otoritas Hong Kong dapat melarang kegiatan separatis dan subversif, serta campur tangan asing di wilayah Cina semi-otonom ini.
 
Ada dua poin dalam paragraf di atas. Aksi dan reaksi. Aksi Pemerintah Cina memberlakukan undang-undang telah mengakibatkan atau memicu reaksi warga Hong Kong. Sebuah kausalitas yang sering terjadi dalam kehidupan bernegara. Dan, reaksi semacam itu sangatlah wajar.

Ibarat perjalanan dalam sebuah bus antarkota, jika sopir yang memegang kendali berbuat salah, semisal, melakukan aksi ugal-ugalan, tentu para penumpang akan bereaksi agar kesalahan itu dapat diperbaiki. Idealnya, pemimpin mana pun haruslah mau mendengarkan suara rakyat, mengoreksi perbuatannya, dan melakukan perbaikan agar dapat diterima semua kalangan.

Begitulah kira-kira yang idealnya dilakukan Presiden Cina terhadap reaksi warga Hong Kong terkait undang-undang tersebut. Tindakan represif seperti yang terlansir CBC News yakni polisi Hong Kong menembakkan gas air mata dan meriam air kepada pengunjuk rasa di sebuah distrik perbelanjaan populer, bukanlah solusi. Tindakan brutal seperti itu malah akan lebih memperparah keadaan.

Banyak video kekerasan oleh polisi Hong Kong terhadap pengunjuk rasa tersebar di media sosial. Darah berceceran dan korban berjatuhan.

Kubu pro-demokrasi mengatakan proposal undang-undang itu bertentangan dengan kerangka kerja "satu negara, dua sistem" yang menjanjikan kebebasan Hong Kong yang tidak ditemukan di daratan Cina.

Dikabarkan, kerumunan demonstran berpakaian hitam berkumpul di distrik Causeway Bay pada hari Minggu, meneriakkan slogan-slogan seperti "Berdiri bersama Hong Kong," "Bebaskan Hong Kong", dan "Revolusi zaman kita."

Protes itu merupakan kelanjutan dari gerakan pro-demokrasi selama berbulan-bulan di Hong Kong yang dimulai tahun lalu dan kadang-kadang turun menjadi kekerasan antara polisi dan pengunjuk rasa.

Ada hal menarik di sini. Ada kekompakan yang harmonis antarwarga Hong Kong. Mulai dari pelajar hingga orang penting turun di jalan. Mereka semua sama-sama bersuara bulat memperjuangkan demokrasi tetap hadir di wilayah mereka. Ini perjuangan yang tidak gampang. Sebab, mereka harus berhadapan dengan Partai Komunis Cina yang berkuasa.

Meski demikian, selama perjuangan mereka tetap harmonis seperti paduan suara yang kompak, agaknya akan membuahkan hasil yang manis.

Seperti berbatang-batang bilah sapu yang diikat rapi akan membentuk kekuatan baru yang susah untuk dilumpuhkan.

Read More

Turki Adalah Surga "Sekaligus" Tempat Tersimpannya Ketakutan bagi Orang Uyghur

Anak Uighur menghadiri sekolah bahasa Uighur di Istanbul. Hubungan antara Uighur dan Turki telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Foto: Ozan Köse/AFP melalui Getty Images - The Guardian

Diakui bahwa Turki merupakan tempat tujuan utama bagi orang-orang Uyghur yang melarikan diri dari kekejaman Pemerintah Republik Rakyat Cina (baca: Cina). Bisa dikatakan negeri yang dipimpin Erdogan itu menjadi pusat diaspora terbesar di dunia bagi orang-orang Uyghur.

Setelah mereka meninggalkan negeri mereka, Turkistan Timur, yang dijajah Cina, sebagian orang Uyghur terpencar. Itu mereka lakukan untuk menghindari penganiayaan oleh Cina.

Di Turki, seperti di Istanbul, orang-orang Uyghur setidaknya bisa bernapas lega. Termasuk saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Seperti terlansir The Guardian, Minggu (24 Mei 2020) di rumah Hayrı Gül, Turki, ada banyak yang harus dilakukan sebelum Idul Fitri, atau Bayram, liburan menandai akhir Ramadhan dimulai pada hari Sabtu. Ada mie sangza tradisional untuk dipanggang, lalu dipuntir menjadi tali dan ditumpuk menjadi piramida. Pakaian khusus harus dicuci dan disetrika.

Ia bersama empat anaknya melarikan diri dari tindakan keras Cina pada tahun 2016, ia (42 tahun) itu terpaksa meninggalkan suami dan putra bungsunya karena negara tidak akan mengeluarkan paspor mereka. Kontak dengan mereka terhenti akhir tahun itu, dan dia tidak lagi tahu apakah mereka hidup atau mati. Tapi di sini di Istanbul, Gul bersyukur bahwa setidaknya beberapa dari 12 juta penduduk Uighur yang kuat telah menemukan tempat untuk menjaga warisan budaya mereka tetap hidup.

“Saya merindukan tanah air dan keluarga saya setiap hari. Saya banyak menangis karena rasa sakit, ”katanya di rumahnya di lingkungan Zeytinburnu Istanbul. “Saya suka hidup di Istanbul. Saya berharap mereka bisa berada di sini juga. Anak-anak saya memiliki kebebasan di sini yang tidak dapat kami bayangkan sebelumnya.”

Dilaporkan media itu, dalam beberapa tahun terakhir, Istanbul telah menjadi pusat diaspora terbesar di dunia untuk pengungsi Uighur. Komunitas di Turki berjumlah sekitar 50.000, yang sebagian besar tinggal di lingkungan Sefakoy dan Zeytinburnu di Istanbul. Sekitar 11.000, seperti keluarga Gul, telah tiba baru-baru ini setelah melarikan diri dari penganiayaan di rumah.

Di pengasingan, budaya Uighur telah berkembang dengan cara yang tidak mungkin di Xinjiang: beberapa penerbit, toko buku dan pusat kebudayaan yang seharusnya dilarang di Cina dibuka di Istanbul. Seniman dan intelektual memiliki platform dan audiens untuk pekerjaan mereka; lokakarya artisanal, banyak yang dijalankan oleh wanita, menjual pakaian tradisional dan peralatan rumah yang berwarna-warni.

Di Nuzugum Family and Culture Association, dinamai sebagai pahlawan sejarah Uighur, pendirinya, Münevver Özuygur, merawat 210 keluarga, memberi anak-anak kesempatan untuk terhubung dengan warisan mereka dalam pelajaran bahasa Uighur setelah sekolah sementara ibu mereka bekerja di tekstil tetangga pusat.

Lantas, mengapa masih ada ketakutan orang-orang Uyghur meski telah tinggal di Turki?

Mungkin alasan ketakutan ini belum diketahui banyak orang. Tapi yang jelas sebenarnya Turki telah mengalami krisis ekonomi. Sejak 2018, Ankara telah beralih ke Beijing untuk pinjaman $ 3,6 miliar (£ 2,9 miliar), bersama dengan investasi Cina dalam proyek infrastruktur negara dan jalur pertukaran kredit untuk meningkatkan cadangan devisa Turki yang berkurang.

Dan, aktivis Uighur mengatakan bantuan keuangan Cina datang dengan mengorbankan keselamatan mereka, yakni puluhan orang Uyghur telah ditahan oleh otoritas Turki dan diancam akan dideportasi.

Mengutip sumber yang sama, tahun lalu, seorang wanita bernama Zinnetgul Tursun dan dua putrinya diekstradisi ke Tajikistan dan kemudian ke Cina. Dia tidak terdengar lagi sejak itu.

Banyak warga Uighur di Turki melaporkan panggilan telepon dari polisi Cina yang mengancam anggota keluarga masih di Xinjiang jika mereka tidak berhenti berkampanye melawan kebijakan partai Komunis yang berkuasa. Dokumen-dokumen kependudukan sekarang lebih sulit diperoleh, meninggalkan sekitar 2.000 orang tanpa hak legal untuk tinggal. Kertas-kertas perlindungan kemanusiaan yang dijanjikan oleh kementerian dalam negeri Turki mencakup akses ke layanan kesehatan, tidak mengizinkan para penerimanya bekerja.

“Turkestan Timur, Tibet, Hong Kong adalah semua korban kebijakan destruktif Cina. Apa yang dipelajari dunia sekarang adalah bahwa Cina akan tiba di depan pintu semua orang pada akhirnya (seperti di Turki saat ini). Sekarang ada pembicaraan realistis tentang sanksi dan boikot terhadap Beijing. Kami mungkin telah mencapai advokasi selama 20 tahun dalam waktu beberapa bulan,” kata Arslan Hidayet, seorang aktivis Uighur Australia yang sekarang tinggal di Istanbul yang dikutip media itu.

Read More

Saran Penting saat Menghadapi Partai Komunis!

Li Yin-wo (kiri), putra Martin Lee dan Martin Lee, Joseph. Foto: Atas izin Martin Lee Chu-ming - The Guardian

Partai komunis belum sirna dari muka bumi. Itu realitas yang tak terbantahkan. Belakangan malah kian bersinar. Sebutlah Partai Komunis Cina yang mendirikan Republik Rakyat Cina (baca: Cina). Mereka sukses menjadi kekuatan baru yang susah ditandingi. Secara, partai itu termasuk adidaya dalam ekonomi dan militer dunia.

Padahal paham komunis sempat diragukan dapat bertahan lama di tengah gempuran kemodernan. Sebutlah Kim Il Sung yang pernah berpikiran seperti itu. Alhasil, ia memilih paham Juche yang juga berhaluan sosialis sebagai ideologi Korea Utara.

Nah, terkait bagaimana menghadapi partai komunis, Li Yin-wo, seorang jenderal di partai Nasionalis China yang berperang melawan Jepang selama perang dunia kedua memiliki saran penting.

Apakah saran penting darinya?

Ia yang membawa keluarganya ke Hong Kong, pascaperang saudara di Cina daratan, memberikan saran penting kepada putranya,  "Jangan mempercayai partai Komunis. Ketika mereka membutuhkan Anda, mereka akan memberikan segalanya kepada Anda, tetapi ketika mereka sudah selesai, mereka akan menjatuhkan Anda, menendang Anda dan menginjak Anda."

Begitulah saran Li yang terlansir The Guardian, Minggu (24)5)2020. Sementara itu putranya telah lama menghadapi Partai Komunis Cina. Dan, hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Putranya itu tak lain adalah seorang politikus ternama Hong Kong yang gigih berjuang menegakkan demokrasi di kota itu.

Adalah Martin Lee sang pendiri Partai Demokrat pada tahun 1994 dan sejak itu dipandang sebagai "pengkhianat" ke Cina untuk melobi dukungan Barat untuk demokratisasi Hong Kong.

Lee sedang khawatir bahwa status unik kota tempat ayahnya menemukan stabilitas dan kedamaian berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Partai Komunis Cina.

Kekhawatirannya itu memuncak setelah Partai Komunis Cina secara sepihak mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

Read More

Undang-Undang Keamanan "Kejam" Cina untuk Hong Kong Menyebabkan Letusan Kemarahan Global

Sumber The Guardian

Cina begitu berambisi merebut kebebasan rakyat  Hong Kong. Demokrasi mereka lucuti secara keji dan paham komunis dipaksakan hadir di wilayah bekas koloni Inggris itu.

Hal ini telah membuat kemarahan global. Seperti terlansir The Guardian, Sabtu (23/5/2020) pengacara dan politisi top dari 23 negara menyatakan keprihatinan besar atas 'serangan' Cina terhadap hak dan kebebasan kota Hong Kong.

Dilaporkan bahwa para pembuat kebijakan senior kebijakan luar negeri dan politisi senior dari 23 negara, di antaranya mantan Gubernur Hong Kong, Chris Patten, telah memperingatkan bahwa undang -undang keamanan baru Cina untuk kota tersebut adalah "serangan komprehensif" pada hak-hak dan kebebasannya dan "tidak dapat ditoleransi" .

Dalam sebuah pernyataan dengan kata-kata yang keras, 186 penandatangan mengatakan mereka memiliki "keprihatinan besar" tentang undang-undang dan khawatir hal itu akan membahayakan masa depan kota.

"Pernyataan itu menunjukkan kemarahan internasional yang tumbuh dan meluas atas keputusan pemerintah China untuk secara sepihak memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong," kata Patten yang dikutip media tersebut.

Para kritikus mengatakan undang-undang keamanan yang baru secara efektif menjelaskan akhir dari cara hidup Hong Kong saat ini. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menggambarkannya sebagai "lonceng kematian" bagi otonomi kota.

Masih dari sumber yang sama, keputusan Beijing untuk membuat undang-undang untuk wilayah itu secara efektif menyapu bersih janji-janji yang dibuat ketika kota itu diserahkan kepada Cina dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1997. Pada saat itu, Hong Kong dijamin 50 tahun otonomi, dengan semua hak-hak sipil dan kebebasan dipertahankan untuk waktu itu.

Ini memiliki kekuatan kepolisian sendiri, peradilan yang independen dan kebebasan berbicara, yang sangat penting untuk membangun posisinya sebagai pusat keuangan dan perdagangan internasional. Semua itu kemungkinan terancam oleh undang-undang baru.

"Ini adalah ancaman paling serius bagi masyarakat Hong Kong yang telah ada dari pemerintah Cina sejak 1997," kata Malcolm Rifkind, mantan Menteri Luar Negeri Inggris dan salah satu penandatangan pernyataan itu. "Orang-orang Hong Kong membutuhkan, dan pantas, dukungan kami."

Pelanggaran yang dicakup, termasuk “pengkhianatan, pemisahan diri, hasutan (dan) subversi”, digunakan untuk menahan dan membungkam kritik pemerintah di daratan. Versi rancangan undang-undang juga memungkinkan pasukan keamanan Cina untuk mendirikan pos-pos di kota.

Dan pihak berwenang Hong Kong telah memperjelas bahwa mereka akan menggunakan kekuatan baru mereka untuk menindak protes pro-demokrasi yang telah mengamuk di kota selama hampir setahun.

Mengutip media itu, tindakan keras tidak akan menangani keluhan yang mendorong gerakan protes, yang selama setahun terakhir hanya meningkat ketika pasukan polisi kota beralih ke taktik yang semakin agresif, kata kelompok internasional itu.

“Ini adalah keluhan asli warga Hong Kong biasa yang memicu protes. Hukum draconian hanya akan meningkatkan situasi lebih lanjut, membahayakan masa depan Hong Kong sebagai kota internasional Cina terbuka,” kata pernyataan tersebut.

Pembuat kebijakan dan politisi dari seluruh spektrum politik, dan di seluruh dunia, memasukkan nama mereka ke dalam pernyataan itu. Di Inggris, mereka termasuk ketua komite urusan luar negeri, Tom Tugendhat, dua mantan pemimpin partai Konservatif, dan juru kampanye hak asasi manusia terkemuka, Baroness Helena Kennedy.

Sementara itu, aktivis Hong Kong terus bergerak, baik secara nyata di lapangan, maupun dalam bentuk protes melalui media sosial.

Read More

Eid Mubarak, Kebahagiaan Umat Islam di Seluruh Dunia

Takbir hari raya Idul Fitri 1441 telah menggema. Umat Islam saling menyampaikan selamat hari raya yang diberkahi Allah swt atau lebih singkat dengan dua kata bahasa Arab, yakni Eid Mubarak.

Di era kekinian yang nyaris serba digital ini, dua kata bahasa Arab itu menjadi trending topik di Twitter. Kebahagiaan pun membahana meski di tengah pandemi global yang belum usai.

Setiap orang memang berhak bahagia dalam berbagai kondisi dan situasi. Entah sedang sakit, sehat, berlimpah rezeki, kesempitan uang, dan sebagainya. Sungguh tak ada larangan berbahagia.

Sebab, bahagia adalah wujud nyata kesyukuran umat manusia itu sendiri atas segala yang diterima dari-Nya. Tentu saja, tidak dengan pengungkapan yang berlebihan semisal menyalakan kembang api di malam lebaran.

Lalu bagaimana dengan besok?

Pertanyaan ini merujuk pada penyelenggaraan sholat Idul Fitri besok pagi.

Lazimnya tahun-tahun sebelumnya, umat Islam pergi ke tanah lapang pada pagi hari, menggelar sajadah, sholat Idul Fitri hingga selesai khutbah, lalu saling menyampaikan ucapan, "Taqabbalallahu minna wa minkum" yang artinya, 'Semoga Allah menerima (puasa dan amal) dari kami dan (puasa dan amal) dari kalian' atau  dengan ucapan "Taqabbalallahu minna wa minka" seperti yang tulis Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Baari.

Akan tetapi, di tengah pandemi, situasi dan kondisinya pasti berbeda. Virus Corona jenis baru asal Wuhan atau COVID-19 masih berkeliaran. Itu realitas di lapangan. Buktinya, masih ada kasus baru virus tersebut ditemukan di dunia.

Meski demikian, masih ada sebagian umat Islam yang berencana menyelenggarakan sholat Idul Fitri besok pagi dengan beragam alasan. Sebagiannya lagi memutuskan sholat sunnah itu di rumah masing-masing sebagai usaha mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak bertambah luas.

Menyikapi hal ini, maka idealnya terpulang kembali pada satu kata, "bahagia". Tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Masing-masing pihak sudah sama-sama dewasa, sudah tahu mana yang terbaik dalam menghadapi virus asal Wuhan itu. Semoga saja kita tetap bahagia dalam kesehatan dengan terus melawan COVID-19 secara maksimal hingga tuntas.

Dan, saya secara pribadi malam ini menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang diberkahi Allah swt. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Read More

Orang Gila dan Virus Corona Asal Wuhan, Perlukah Kita Menjadi Gila?

Pernahkah Anda mendengar kasus virus Corona asal Wuhan atau COVID-19 membuat orang gila sekarat?

Dari sekian banyak kasus COVID-19 di dunia, agaknya susah menjawab pertanyaan itu. Kecuali, Anda benar-benar seorang pengamat virus ini sejak awal kemunculannya di Kota Wuhan, Cina.

Terlepas dari itu, saya memperhatikan orang-orang gila yang berkeliaran di daerah sini. Ada tiga orang gila di sekitar area ini. Mereka jalan-jalan dengan bebasnya di tengah pandemi. Santai sekali. Dengan pakaian kotor dan tanpa masker, dan mereka terlihat sehat secara fisik. Tidak batuk, misalnya.

Bisa dikatakan secara umum orang gila tidak mudah sakit. Penyakit seakan kewalahan menguasai dan melumpuhkan mereka. Padahal, mereka makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, malahan ada yang makan makanan kotor di tempat sampah.

Mandi? Jangan ditanya. Sebagian orang gila bisa berhari-hari tidak mandi. Pakaian? Sebagian dari mereka berpakaian lusuh, kotor, dan berlubang-lubang.

Dan sekali lagi, mereka sehat secara fisik. Setidaknya itu yang tampak dari luar. Mereka sepertinya kebal terhadap penyakit, termasuk hingga saat ini di tempat saya belum ada kasus orang gila dikarantina akibat COVID-19.

Lantas? Apakah kita perlu mencontoh perilaku orang gila agar terhindar dari wabah Corona jenis baru ini? Tidak mandi berhari-hari, misalnya?

Tentu tidak begitu juga. Akan tetapi, agaknya ada rahasia di balik ketahanan tubuh orang gila dari penyakit.

Apakah itu?

Jika kita perhatikan, orang gila (setelah mengalami kegilaan) tidak terlihat stres. Hidup mereka santai sekali. Bahkan, Maaf, meski telanjang pun, mereka tidak harus berpikir apakah banyak orang yang melihat atau tidak.

Orang gila tidak pusing memikirkan pekerjaan, rumah tangga, pasangan hidup, dan tetek bengek persoalan kehidupan lainnya. Singkat cerita, tak ada beban pikiran di kepala dan hati mereka.

Sementara kita yang waras, terkadang malah sebaliknya. Padahal, menurut para ahli kesehatan, saat kita stres tubuh akan melepaskan kortisol ke aliran darah. Nah, kondisi ini dapat menekan sistem imun pada tubuh kita. Alhasil, membuat kita lebih rentan terhadap penyakit.

Selain itu, orang gila tidak pernah mengeluh atau berkeluh kesah. Kita pahami benar atau sepintas lalu saja, hal itu bermakna dalam, yaitu sikap menerima apa adanya dengan merasa cukup dan bersyukur. Sedang kita, suatu waktu ada saja ditimpa rasa belum cukup dan mengingkari nikmat dari-Nya. Sejatinya, dengan rasa cukup dan syukur itulah, kita akan mendapatkan tambahan nikmat, termasuk nikmat sehat. Sebaliknya, kita akan mendapatkan azab, termasuk sakit.

Sampai di sini, agaknya kita sudah dapat menangkap rahasia ketahanan tubuh orang gila dari penyakit. Apa? Intinya, jaga pikiran dan hati.

Lalu, pertanyaan penutup, apakah kita sudah mampu seperti itu?

Read More

Hasil Investigasi Rahasia: Penahanan China atas Uyghur dan Muslim lainnya Diekspos dalam Film Dokumenter AS

The Muslim News

Partai Komunis Cina (PKC) yang mendirikan Republik Rakyat Cina (Cina) setelah mengambil paksa sebagian wilayah Republik China (Taiwan), terus meluaskan pengaruhnya.

Dari wilayah Taiwan yang mereka rampas, PKC mencaplok wilayah Negara Manchukuo, Mongolia, Tibet, dan Turkistan Timur (Xinjiang).

Perlakuan PKC terhadap bangsa-bangsa jajahannya sangatlah buruk. Salah satunya yang dialami Bangsa Uyghur (bangsa asli Xinjiang).

Terkait hal ini, seperti terlansir The Muslim News, Jumat (22/5/2020) investigasi rahasia yang menyamar ke penahanan massal Uyghur di Xinjiang, Cina, dan minoritas Muslim lainnya disiarkan pada 7 April di jaringan TV PBS Amerika.

Dalam episode kesembilan musim ini, Frontline melaporkan penahanan massal rezim Cina dan pengujian pengawasan teknologi tinggi terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

"China Undercover" mengikuti kisah-kisah mantan tahanan serta kerabat para tahanan saat ini.

Ini menjelaskan bahasa rahasia yang digunakan oleh Uyghur, kode lisan yang di dalamnya "belajar" berarti seseorang ditahan di kamp-kamp, ​​sejalan dengan klaim Pemerintah bahwa kamp-kamp tersebut adalah 'pusat pendidikan ulang'.

Dilaporkan media itu, mantan tahanan berbicara tentang penyiksaan, dan keadaan yang tak tertahankan mendorong banyak pria dan wanita berpikir untuk bunuh diri, sementara pejabat Tiongkok menolak berkomentar, sebaliknya menegaskan bahwa 'siswa' diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

Film dokumenter ini dimulai dengan kisah Sadryzhan yang istrinya bepergian dari Kazakhstan ke Turkestan Timur yang disebut di Cina sebagai Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang untuk mengunjungi orang tuanya dua tahun lalu dan tidak pernah kembali kepadanya dan ketiga anak mereka.

Sementara dia melakukan perjalanan lagi ke perbatasan Kazakhstan-Cina pada Maret 2019 untuk menemukan berita tentang istrinya, kita belajar bahwa panggilan yang dilakukan ke Cina dari nomor asing dipantau, bahwa pengawasan Cina sangat canggih sehingga dapat mengambil kata kunci digunakan dalam percakapan, dan ketakutan di kalangan minoritas Muslim di Xinjiang adalah hal biasa. Dia menggambarkan Xinjiang sebagai "penjara terbuka".

"Uyghur tidak dianggap manusia oleh pemerintah Cina," kata seorang insinyur yang membantu membangun alat pengawasan di Cina - yang menurutnya digunakan rezim Komunis untuk mengumpulkan data tentang populasi Muslim Uyghur.

Frontline mengirimkan reporter Cina Han I Li yang menyamar ke Xinjiang, untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia berperan sebagai pengusaha yang mencari peluang baru dalam liburannya. Dia menggunakan ponselnya untuk merekam secara diam-diam; jika dia ketahuan sedang syuting, bahkan Li bisa dipenjara.

Melalui percakapannya dengan supir taksi Han, supir taksi Uyghur, pekerja toko Han, dan penduduk lokal mana pun yang cukup berani untuk berbicara dengannya, kita mengetahui bahwa aturan untuk Uyghur dan Cina Han sangat berbeda di Xinjiang.

Film dokumenter Frontline memastikan untuk memberikan konteks historis, yang sering diabaikan dalam diskusi tentang wilayah tersebut. Uyghur memiliki sejarah milenium di Xinjiang, tetapi ketegangan dimulai ketika dinasti Qing menginvasi 250 tahun yang lalu.

Mengutip sumber yang sama, saat ini, Cina Han membentuk 40 persen dari populasi Xinjiang. Pada tahun 2009, ketika protes damai terhadap pembunuhan dua orang Uyghur di tempat lain di Cina ditekan oleh polisi di Xinjiang, Uyghur melakukan kerusuhan dan Pemerintah melaporkan sekitar 200 kematian.

Sejak itu, dan bahkan lebih lagi sejak Xi Jinping berkuasa pada tahun 2012 dengan visi Tiongkok yang tidak termasuk orang Uyghur, banyak orang Uyghur yang terbunuh dan dipenjara. Citra satelit Xinjiang dalam film dokumenter tersebut menunjukkan masjid yang dihancurkan dan struktur seperti penjara yang luas dan rekaman drone menunjukkan tahanan yang dibelenggu.

Para ahli mengatakan ini adalah penahanan massal terbesar dari suatu kelompok etnis sejak Holocaust; ini adalah upaya untuk menghapus tradisi, bahasa, dan budaya Uyghur. Dengan perkiraan dua juta Muslim dan Uyghur dipenjara di lebih dari 1.200 pusat penahanan, para tahanan menderita indoktrinasi secara tidak sengaja, cuci otak dan akhirnya pemberantasan seluruh cara hidup mereka.

Read More

Tradisi Orang Saudi Berbagi Makanan Terus Berlanjut meskipun di Tengah Pandemi

Sumber Arab News

Kebaikan jangan ditahan. Seperti hujan yang jatuh sebagai berkah atau angin yang bertiup menyejukkan alam semesta. Begitulah kira-kira perihal kebaikan. Sebutlah salah satunya tradisi berbagi makanan.

Seperti terlansir Arab News, Jumat (22/5/2020) tradisi orang Saudi yang sudah berurat berakar dan kuat dalam berbagi makanan terus berlanjut selama bulan Ramadhan meskipun ada ketakutan terhadap virus corona, meskipun dengan hati-hati.

Fatimah Ahmed, seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun dan ibu dari empat anak, mengatakan kepada Arab News bahwa dia telah berbagi makanan dengan petugas kebersihan “karena dia tinggal sendirian dan tidak memiliki keluarga yang memasak untuknya selama waktu khusus tahun ini. ”

Dia mengatakan konsepnya tidak hanya tentang berbagi makanan, tetapi berbagi sukacita dan pahala Allah swt juga.

Afaf Filemban, 50, mengatakan kepada Arab News bahwa dia telah berbagi makanan dengan tetangganya "karena saya merasa seperti itu meningkatkan ikatan antara orang-orang dan membawa kasih sayang pada mereka."

Masih dari media itu, Summaiya Ezmirli, seorang ekspatriat Suriah yang tinggal di Jeddah, mengatakan keluarganya hanya berbagi makanan dari pertengahan Ramadhan karena mereka sangat berhati-hati pada awalnya.

"Kami mengamati para tetangga dan seberapa berhati-hati mereka, jadi kami memutuskan untuk mulai berbagi makanan dengan mereka," katanya kepada Arab News.

Ezmirli mengatakan keluarganya masih mendukung jarak sosial, tetapi berbagi makanan dengan orang-orang yang dapat dipercaya sambil menjaga jarak aman berbeda.

“Kami memastikan tidak ada yang melakukan kontak langsung satu sama lain. Kami hanya menyerahkan nampan makanan dan saling menyapa, ”tambahnya.

Ezmirli mengatakan situasinya sulit tetapi orang perlu memanfaatkan yang terbaik dari setiap situasi, dan berbagi makanan selama bulan Ramadhan adalah bagian dari pesona bulan suci.

"Kita tidak bisa pergi ke keluarga kita dan mengadakan pesta buka puasa - tetangga adalah semua yang kita miliki dalam situasi ini," tambahnya.

Mengutip sumber yang sama, Amal Abbas, seorang ibu lima anak dari Mekah yang tinggal di Jeddah, mengatakan dia membuat makanan penutup dibyaza, yang biasanya disiapkan sebelum Idul Fitri, dan mengirimkannya kepada teman-teman.

"Tentu saja ini hanya untuk teman dekat yang tidak dapat membeli dibyaza, atau tidak tahu cara membuatnya, atau tidak memiliki kesabaran untuk melakukannya," katanya kepada Arab News.

“Saya memastikan untuk membersihkan semuanya dan meletakkan dibyaza di tupperware. Saya juga membungkus beberapa bukhoor (dupa) sebagai hadiah.”

Sungguh berbudi orang-orang Saudi terhadap sesama. Salah satu kebaikan yang terlaksana meski berada di tengah pandemi.

Read More