Apa Hak Beijing Mendesak Prancis untuk Membatalkan Kontrak Penjualan Senjata ke Taiwan?

Bendera Negara Taiwan

Mencampuri urusan negara lain sangat tidak bijak. Itu sebuah sikap paling tidak ideal dalam hubungan internasional. Prinsip bebas dan aktif serta tidak menjajah negara lain haruslah diutamakan demi terpeliharanya kedamaian dunia.

Salah satu contoh mencampuri urusan negara lain adalah tindakan Partai Komunis Cina (PKC) yang mendesak Prancis membatalkan kontrak penjualan senjata ke Taiwan.

Seperti terlansir South China Morning Post, Rabu (13/5/2020) menurut Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, negara itu berencana untuk meningkatkan sistem interferensi rudal dari enam frigat buatan La Fayette yang dibeli Perancis sekitar 30 tahun yang lalu.

Kementerian tersebut mengatakan telah mengalokasikan US $ 27,8 juta untuk pembelian kit upgrade peluncur Dagaie Mk 2 dan amunisi dari Perancis. Sebagai sebuah negara langkah ini sangat dalam menjaga pertahanan dan keamanan dari serangan luar.

Sebelumnya Taiwan telah dipuji secara luas atas keberhasilannya dalam penanggulangan wabah koronavirus asal Wuhan dan telah menerima dukungan untuk keinginannya guna mengambil bagian dalam Majelis Kesehatan Dunia, badan pembuat keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Lantas mengapa Cina daratan tidak menyukainya? Dan adakah hak mereka mencampuri urusan negara Prancis dan Taiwan?

Alasan PKC sebagai penggerak utama Republik Rakyat Cina/Cina mendesak Prancis ini sangat tidak masuk akal.

Mengapa demikian?

Cina selalu menggunakan prinsip satu Cina sebagai alasan untuk memukul Taiwan dan juga Hong Kong dengan semena-mena dan brutal. Padahal, sebenarnya negara yang sah adalah Republik China atau Taiwan. Pada tahun 1949 PKC telah mengambil secara sepihak dan paksa sebagian wilayah Taiwan, yakni di daratan Cina dan mengakuinya sebagai wilayah mereka. Lalu dengan pengaruh ekonomi yang kuat, mereka berhasil menekan negara-negara lain untuk mengakui Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya Cina di dunia.

Apa pun usaha Cina, realitas sesungguhnya ialah hanya Taiwan sebagai negara Cina yang sah hingga sekarang. Dan, ada kemungkinan Taiwan merebut kembali swbagian wilayahnya (daratan Cina) yang diambil paksa oleh PKC tersebut.

Sebagai informasi tambahan, sejak pemilihan Tsai Ing-wen 2016, dari Partai Progresif Demokratik yang tidak pro-Beijing, PKC telah berusaha menekan Taiwan dengan menghentikan pertukaran resmi dengan negara itu, mengadakan permainan perang di sekitarnya dan merampas tujuh sekutu diplomatiknya.