 |
| Sumber Arab News |
Seperti diketahui publik bahwa Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina (RRC) pada tahun 1997 lalu. Wilayah itu dijanjikan "otonomi tingkat tinggi" selama 50 tahun, sesuatu yang telah membentuk dasar status khusus wilayah tersebut berdasarkan hukum Amerika Serikat.
Hong Kong diguncang demonstrasi sejak tahun 2019 hingga berbulan-bulan terkait protes politik besar-besaran dan kadang-kadang terjadi kekerasan, atas RUU ekstradisi (yang sekarang ditarik) yang akan memungkinkan orang Hong Kong dikirimkan ke daratan Cina untuk diadili. Demonstrasi itu kemudian menyerukan demokrasi yang lebih besar.
Diberitakan Arab News, Kamis (7/5/2020) Kantor Urusan Cina Hong Kong sebelumnya memperingatkan pada hari Rabu (kemarin) bahwa kota itu tidak akan pernah tenang kecuali jika "pemrotes kekerasan yang berpakaian hitam" semuanya dihapuskan. Ini menggambarkan masyarakat Hong Kong yang berdemo sebagai "virus politik" yang mencari kemerdekaan dari Beijing.
Polisi antihuru-hara membubarkan kerumunan 300 aktivis pro-demokrasi akhir bulan lalu, protes pertama yang cukup besar sejak pemerintah memberlakukan larangan pertemuan publik pada akhir Maret untuk mengekang infeksi COVID-19.
Terjadi pula penangkapan 15 aktivis pada bulan April, termasuk politisi veteran, seorang taipan penerbitan, dan pengacara senior, mendorong gerakan protes kembali menjadi sorotan dan mendapat kecaman dari Washington dan kelompok-kelompok hak asasi internasional.
Masih dari sumber yang sama, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pada hari Rabu bahwa Departemen Luar Negeri AS menunda laporan kepada Kongres untuk menilai apakah Hong Kong menikmati otonomi yang cukup dari China untuk terus menerima perlakuan khusus dari Amerika Serikat.
Pompeo juga mengatakan pada konferensi pers, penundaan itu untuk memungkinkan laporan tersebut "bertanggung jawab atas tindakan tambahan apa pun yang mungkin dipertimbangkan Beijing dalam persiapan" ke 22 Mei Kongres Rakyat Nasional China "yang akan semakin melemahkan otonomi rakyat Hong Kong."
"Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong" yang disetujui oleh Kongres dan Presiden AS Donald Trump tahun lalu mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menyatakan setidaknya setiap tahun bahwa bekas koloni Inggris itu mempertahankan otonomi yang cukup untuk membenarkan persyaratan perdagangan AS yang menguntungkan, yang telah membantu mempertahankannya.
Sementara itu, China mengatakan pihaknya menentang campur tangan AS dalam urusan domestiknya.
0 comments:
Post a Comment