Sebuah Kampanye Penindasan Cina terhadap Muslim di Xinjiang: Membasmi Virus Ideologis

Sumber Human Rights Watch 

Muslim Turk versus Komunis Cina. Agaknya demikianlah bila permasalahan ini dikerucutkan. Atau antara Turkistan lawan Republik Rakyat Cina. Dan, secara fisik Cina telah memenangkan pertempuran itu. Tapi, satu yang belum dapat dikalahkan dari muslim Turk, yakni iman kepada Allah swt.

Dalam laman resmi Human Rights Watch (HRW) dikatakan bahwa Pemerintah Cina telah lama melakukan kebijakan represif terhadap warga muslim dari Bangsa Turki (Turk) seperti Uyghur dan Kazakhs di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) di barat laut Cina. Upaya ini telah ditingkatkan secara dramatis sejak akhir 2016, ketika Sekretaris Partai Komunis Cina, Chen Quanguo, pindah dari Daerah Otonomi Tibet untuk mengambil kepemimpinan Xinjiang.

Dalam laporan HRW di laman itu menyajikan bukti baru dari penahanan massal pemerintah Cina yang sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap Muslim dari Bangsa Turk di Xinjiang dan merinci kontrol sistemik dan semakin meluas pada kehidupan sehari-hari di sana. Pelecehan yang merajalela ini melanggar hak-hak dasar untuk kebebasan berekspresi, beragama, privasi, dan perlindungan dari penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil. Secara lebih luas, kontrol pemerintah atas kehidupan sehari-hari di Xinjiang terutama memengaruhi etnis Uyghur, Kazakh, dan minoritas lainnya, yang melanggar larangan hukum internasional terhadap diskriminasi.

Dengan kata lain, Pemerintah Cina sedang melakukan kampanye massal dan sistematis pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Turk di Xinjiang di barat laut Cina.

Berikut adalah kutipan dari laporan HRW yang didasarkan pada wawancara dengan 58 mantan penduduk Xinjiang, termasuk 5 mantan tahanan dan 38 kerabat tahanan. Di antara yang diwawancarai, 19 orang telah meninggalkan Xinjiang sejak Januari 2017. Narasumber berasal dari 14 prefektur di Xinjiang.

Pada Mei 2014, Cina meluncurkan "Kampanye Keras Melawan Terorisme Keras" di Xinjiang. Sejak itu, jumlah orang yang secara resmi ditangkap telah melonjak tiga kali lipat dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya, menurut angka resmi dan perkiraan oleh organisasi nonpemerintah Pembela Hak Asasi Manusia Cina. Pemerintah telah menahan orang di pusat penahanan praperadilan dan penjara, yang keduanya merupakan fasilitas formal, dan di kamp-kamp pendidikan politik, yang tidak memiliki dasar di bawah hukum Cina. Mereka yang ditahan telah ditolak karena hak proses dan menderita penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Perhatian media internasional terhadap Xinjiang sejauh ini berfokus pada kamp-kamp pendidikan politik. Meskipun pemerintah Cina tidak memberikan informasi publik tentang jumlah tahanan di kamp-kamp itu, perkiraan yang dapat dipercaya menyebutkan jumlahnya sekitar satu juta tahanan. Dalam fasilitas rahasia ini, mereka yang ditahan dipaksa untuk menjalani indoktrinasi politik selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan lebih daripada setahun.

Tidak jarang menemukan Uyghur, terutama dari Hotan dan Kashgar di Xinjiang selatan--yang dianggap oleh pihak berwenang sebagai hotspot anti-pemerintah--melaporkan bahwa setengah atau lebih anggota keluarga dekat mereka berada dalam campuran kamp pendidikan politik, pra-persidangan penahanan, dan penjara. Sebagai contoh, seorang yang diwawancarai mengatakan suaminya, 4 saudara lelakinya, dan 12 keponakannya, yaitu semua laki-laki dalam keluarga, telah ditahan di kamp-kamp pendidikan politik sejak 2017.

Ada laporan kematian di kamp-kamp pendidikan politik, meningkatkan kekhawatiran tentang pelecehan fisik dan psikologis, serta tekanan dari kondisi yang buruk, kepadatan penduduk, dan pengurungan yang tidak terbatas. Sementara perawatan medis dasar tersedia, orang-orang ditahan bahkan ketika mereka memiliki penyakit serius atau lansia; ada juga anak-anak di usia remaja, wanita hamil dan menyusui, dan orang-orang cacat. Mantan tahanan melaporkan upaya bunuh diri dan hukuman keras karena ketidaktaatan di fasilitas.

Pejabat Cina membantah bahwa telah terjadi pelanggaran; alih-alih mereka menandai kamp-kamp ini sebagai "pusat pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan" untuk "para penjahat yang terlibat dalam pelanggaran ringan." Namun, mereka tidak mengizinkan pemantauan independen atas fasilitas-fasilitas ini dari PBB, organisasi hak asasi manusia, atau media.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Cina telah mencurahkan sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang sangat besar untuk kontrol sosial di Xinjiang. Pihak berwenang telah mempekerjakan puluhan ribu personel keamanan tambahan sambil membangun sejumlah kantor polisi dan pos pemeriksaan di wilayah tersebut. Mereka telah memonitor secara dekat jaringan keluarga dan sosial masyarakat sebagai indikator tingkat kepercayaan politik mereka. Pemerintah menahan orang dan menjadikan mereka kontrol yang lebih tinggi tidak hanya berdasarkan perilaku atau kepercayaan mereka sendiri, tetapi juga orang-orang dari anggota keluarga mereka, suatu bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Mungkin yang paling inovatif dan mengganggu dari tindakan represif di Xinjiang adalah penggunaan sistem pengawasan massa berteknologi tinggi oleh pemerintah. Pihak berwenang Xinjiang melakukan pengumpulan data biometrik secara wajib, seperti sampel suara dan DNA, dan menggunakan kecerdasan buatan dan data besar untuk mengidentifikasi, membuat profil, dan melacak semua orang di Xinjiang. Pihak berwenang telah membayangkan sistem ini sebagai serangkaian "filter", memilih orang-orang dengan perilaku atau karakteristik tertentu yang mereka yakini mengindikasikan ancaman terhadap kekuasaan Partai Komunis di Xinjiang. Sistem-sistem ini juga memungkinkan pihak berwenang untuk menerapkan kontrol berbutir halus, membuat orang-orang menghadapi pembatasan yang berbeda tergantung pada tingkat "kepercayaan yang dapat dipercaya" mereka.

Pihak berwenang telah berusaha untuk membenarkan perlakuan keras atas nama menjaga stabilitas dan keamanan di Xinjiang, dan untuk "menyerang" mereka yang dianggap teroris dan ekstrimis dengan cara "tepat" dan "mendalam". Pejabat Xinjiang mengklaim akar dari masalah ini adalah "ide bermasalah" dari Muslim Turk. Gagasan-gagasan ini mencakup apa yang oleh pihak berwenang digambarkan sebagai dogma-dogma agama yang ekstrem, tetapi juga rasa identitas orang Cina non-Han, baik itu Islam, Turki, Uyghur, atau Kazakh. Otoritas bersikeras bahwa kepercayaan dan afinitas semacam itu harus "dikoreksi" atau "diberantas."

Selama lima tahun terakhir, sejumlah insiden kekerasan yang dikaitkan dengan pelaku Uyghur telah dilaporkan di Xinjiang dan tempat lain di Cina, dan ada laporan tentang pejuang Uyghur bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis bersenjata di luar negeri. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan yang jauh lebih besar pada Uyghur daripada pada etnis minoritas lainnya. Namun, etnis Kazakh yang sebagian besar tinggal di Xinjiang utara, sejak akhir 2016, semakin menjadi sasaran di bawah Kampanye Keras Mogok.

Namun, mandat Kampanye Keras Mogok untuk menghukum dan mengendalikan Muslim Turk di Xinjiang karena identitas mereka tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan publik.

Dalam banyak hal, perlakuan terhadap semua Muslim Turk di Xinjiang, mereka yang ditahan di dalam fasilitas penahanan dan mereka yang tampaknya bebas, memiliki kesamaan yang mengganggu. Di dalam kamp-kamp pendidikan politik, para tahanan dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, menyanyikan pujian dari Partai Komunis Cina, dan menghafal aturan yang berlaku terutama untuk Muslim Turk. Mereka yang berada di luar kamp diharuskan menghadiri upacara pengibaran bendera Cina mingguan, atau bahkan harian, pertemuan indoktrinasi politik, dan kadang-kadang kelas bahasa Mandarin.

Para tahanan diberitahu bahwa mereka mungkin tidak diizinkan meninggalkan kamp kecuali mereka telah mempelajari lebih dari 1.000 karakter Cina atau sebaliknya dianggap telah menjadi subyek Cina yang loyal; Muslim Turk yang tinggal di luar dikenai pembatasan gerakan mulai dari tahanan rumah, hingga dilarang meninggalkan daerah mereka, untuk dicegah dari meninggalkan negara itu. Di dalam, orang-orang dihukum karena mempraktikkan agama secara damai; di luar, pembatasan agama pemerintah sangat ketat sehingga secara efektif melarang Islam. Di dalam, orang-orang diawasi dengan ketat oleh penjaga dan dilarang menghubungi keluarga dan teman-teman mereka. Mereka yang tinggal di rumah mereka diawasi oleh tetangga, pejabat, dan sistem pengawasan massa yang didukung teknologi, dan tidak diizinkan untuk menghubungi mereka yang berada di negara asing.

Kampanye Keras Mogok Xinjiang juga memiliki implikasi di luar negeri. Pihak berwenang Xinjiang telah membuat hubungan luar negeri sebagai pelanggaran yang dapat dihukum, menargetkan orang-orang yang memiliki koneksi ke daftar resmi "26 negara sensitif," termasuk Kazakhstan, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Orang-orang yang pernah ke negara-negara ini, memiliki keluarga, atau berkomunikasi dengan orang-orang di sana, telah diinterogasi, ditahan, bahkan diadili dan dipenjara. Orang yang diwawancarai melaporkan bahwa bahkan mereka yang memiliki koneksi ke negara-negara di luar daftar ini, dan mereka yang tertangkap menggunakan WhatsApp atau perangkat lunak komunikasi asing lainnya, juga telah ditahan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina telah meningkatkan tekanan pada pemerintah lain untuk secara paksa mengembalikan Uyghur di negara mereka ke Cina.

Human Rights Watch juga menemukan bahwa Kampanye Keras Mogok telah memecah keluarga, dengan beberapa anggota keluarga di Xinjiang dan yang lainnya di luar negeri ditangkap secara tak terduga oleh pengetatan kontrol paspor dan penyeberangan perbatasan. Anak-anak kadang-kadang terjebak di satu negara tanpa orang tua mereka. Karena pihak berwenang Xinjiang menghukum orang karena menghubungi keluarga mereka di luar negeri, banyak yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka kehilangan kontak, termasuk dengan anak-anak kecil, selama berbulan-bulan atau lebih dari setahun.

Yang lain mengatakan keluarga mereka, ketika mereka berhasil menghubungi, telah diinstruksikan oleh pihak berwenang untuk menekan mereka untuk kembali ke Xinjiang, atau untuk memperoleh informasi terperinci tentang kehidupan mereka di luar negeri.

Pelanggaran HAM di Xinjiang saat ini memiliki ruang lingkup dan skala yang tidak terlihat di Cina sejak Revolusi Kebudayaan 1966--1976. Pembentukan dan perluasan kamp-kamp pendidikan politik dan praktik-praktik pelecehan lainnya menunjukkan bahwa komitmen Beijing untuk mentransformasikan Xinjiang dalam citra sendiri adalah jangka panjang.

Juga terbukti bahwa Cina tidak memperkirakan biaya politik yang signifikan untuk kampanye Xinjiang yang kejam. Pengaruh globalnya sebagian besar telah menghindarinya dari kritik publik. Dan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB berarti bahwa ia dapat membelokkan tindakan internasional, apakah sanksi yang dijatuhkan oleh dewan atau penuntutan pidana yang dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional.