 |
| Sumber RFA |
Agaknya Republik Rakyat Cina (baca: Cina) merupakan salah satu negara paling tertutup dalam hal informasi. Termasuk mengenai muslim Uyghur di Turkistan Timur atau Xinjiang.
Dalam RFA (2/5/2020) dikatakan pengetatan China mengekang kebebasan media dan berbicara menambah kesulitan warga Uyghur di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR).
Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei telah membawa pengawasan global baru terhadap catatan sejarah China sebagai sipir bagi jurnalis dan blogger terkemuka, penyensoran media yang berat, dan metode pengawasan cybernya yang luas. Pembatasan ini sering lebih parah di wilayah etnis, seperti XUAR dan Tibet.
"Media negara dan milik swasta China sekarang berada di bawah kendali ketat Partai Komunis sementara wartawan asing yang berusaha untuk bekerja di China menghadapi semakin banyak kendala di lapangan," kata Reporters Without Borders (RSF) yang berbasis di Paris seperti dikutip RFA.
“Lebih dari 100 jurnalis dan blogger saat ini ditahan dalam kondisi yang mengancam kehidupan mereka,” tambah RSF.
Dalam media itu dilaporkan, ini bukan angka abstrak untuk Uyghur, kata Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur (Uyghur Human Rights Project/UHRP), sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Washington.
"Melaporkan kondisi di Turkistan Timur telah lama menjadi garis merah bagi pemerintah Cina," kata UHRP dalam sebuah pernyataan untuk Hari Kebebasan Pers Sedunia.
"Namun, kondisinya menjadi lebih menantang," kata kelompok itu, mencatat pengusiran baru-baru ini oleh China berdasarkan laporan sekelompok wartawan dari New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post.
"Ketiga surat kabar ini telah menerbitkan kisah-kisah inovatif yang menyoroti fakta kritis tentang penumpasan di Turkistan Timur, termasuk laporan tentang kerja paksa, negara polisi berteknologi tinggi, dan efek dari kamp-kamp interniran di wilayah itu," lanjut UHRP.
Lantas, "Apa yang Cina coba sembunyikan?"
Masih dari sumber yang sama, sejak April 2017, pihak berwenang di XUAR diyakini telah menampung 1,8 juta Uyghur dan minoritas Muslim lainnya yang dituduh menyembunyikan "pandangan agama garis keras" dan "secara politis Cina dianggap salah" di sekitar 1.300 kamp interniran.
Ketika laporan tentang sistem kamp mulai menjangkau masyarakat global, Cina mulai menggambarkan fasilitas tersebut sebagai "sekolah asrama" yang menyediakan pelatihan kejuruan bagi Uyghur, mencegah radikalisasi, dan membantu memerangi terorisme.
Tetapi pelaporan oleh RFA dan outlet media lainnya, berdasarkan kesaksian dari para penyintas di kamp dan kebocoran dokumen resmi, menunjukkan bahwa mereka yang berada di kamp-kamp tersebut ditahan atas kehendak Cina dan menjadi sasaran indoktrinasi politik, perlakuan kasar, diet buruk, dan kondisi tidak higienis di fasilitas ramai.
"Pemerintah Cina telah membuat semakin sulit untuk melaporkan dari wilayah ini selama bertahun-tahun, dan sekarang, itu hampir mustahil (dilaporkan)," kata manajer proyek UHRP Nicole Morgret kepada Righ's Uyghur Service dalam RFA.
"Perilaku otoritas pusat dan regional Partai Komunis Cina adalah bukti yang cukup bahwa mereka melakukan penyembunyian," kata Direktur Eksekutif UHRP Omer Kanat dalam sebuah pernyataan tentang kebebasan pers yang terlansir media itu.
“Ketika pemerintah Cina meningkatkan upaya disinformasi dalam menanggapi pelaporan pelanggaran hak asasi manusia mereka di Turkestan Timur, masyarakat internasional harus bertanya pada diri mereka sendiri, 'Apa yang Cina coba sembunyikan?’"
Mengutip sumber tersebut, sebuah laporan 2019 oleh Foreign Correspondents Club of China, berdasarkan jajak pendapat pengalaman para anggota tahun sebelumnya menemukan bahwa jurnalis yang melakukan perjalanan ke XUAR diikuti, secara fisik diblokir dari bergerak, dan ditekan untuk menghapus, baik catatan, maupun foto mereka.
Juga menjelang Hari Pers Kebebasan Pers Sedunia, Perwakilan Demokrat James McGovern dan Senator AS Marco Rubio, Ketua dan Ketua Kursi, Komisi Kongres-Eksekutif untuk Cina (CECC), mengirim surat kepada Presiden Donald Trump yang menyatakan keprihatinan tentang kejamnya kontrol pers di Cina.
“Banyak pembatasan yang berlaku saat ini membatasi tidak hanya apa yang dunia ketahui tentang Cina, tetapi apa yang orang-orang Tiongkok ketahui tentang pemerintah mereka sendiri dan kebijakannya,” tulis mereka.
"Ada lebih banyak jurnalis dan blogger yang ditahan di China daripada di tempat lain di dunia," kata anggota parlemen itu, menyerukan kepada Trump untuk mendesak pembebasan penulis dan intelektual yang dipenjara, termasuk dua warga Uyghur yang dipenjara seumur hidup karena separatisme.
McGovern dan Rubio menyerukan pembebasan Ilham Tohti, pemenang Sakharov 2019 Parlemen Eropa untuk Kebebasan Berpikir, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena "separatisme" pada 2014, meskipun telah bekerja selama beberapa dekade untuk mendorong dialog antara Uyghur dan Han Cina.
"Ayah saya hanya mempraktikkan hak-hak fundamentalnya," Jewher Ilham, putri Tohti, mengatakan kepada RFA.
“Tanpa kebebasan berbicara, bagaimana mungkin orang dapat saling memahami satu sama lain? Tanpa pers yang bebas, bagaimana orang belajar kebenaran? "
Gulmira Imin, seorang administrator situs web Uyghur, yang dipenjara seumur hidup pada tahun 2019 atas tuduhan "splittism, membocorkan rahasia negara, dan mengorganisir demonstrasi ilegal" dan menderita penyiksaan dalam tahanan, juga harus dibebaskan, surat anggota parlemen kepada Trump mengatakan.
Laporan hak asasi manusia tahunan Departemen Luar Negeri AS untuk tahun 2019, dirilis pada bulan Maret, mencatat penangkapan tahun sebelumnya, yakni Ilham Weli (Wakil Kepala Editor Harian Xinjiang), Direktur Memtimin Obul dan Juret Haji, serta Mirkami Ablimit yang merupakan Kepala Harian Petani Xinjiang.
0 comments:
Post a Comment