 |
| Polisi Nepal menangkap pengunjuk rasa yang menyuarakan kebebasan Tibet - RFA |
Belt and Road Initiative (BRI) merupakan program yang diperkenalkan oleh Presiden Cina, Xi Jinping, pada 2013 dengan nama One Belt One Road (OBOR). Ini merupakan rencana besar Pemerintah Cina untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutra (Silk Road) di abad ke-21.
Jika proyek ini lancar, Cina akan menjadi negara paling adikuasa dalam bidang ekonomi. Semetara negara-negara yang berkontribusi di dalamnya diprediksi akan terlilit utang besar kepada negeri tirai bambu itu. Sebab, BRI memicu pembengkakan utang serta membebani negara-negara berkembang dengan pinjaman yang tidak dapat mereka bayar. Singkat kata, Cina akan untung dan banyak negara menjadi buntung. Bahkan, negara-negara tersebut secara otomatis akan tunduk kepada Cina.
Dan, salah satu negara yang berkontribusi pada proyek ini adalah Nepal. Dengan menjadi mitra dalam BRI, Nepal membatasi hak asasi manusia orang-orang Tibet. Dikabarkan Kathmandu (Ibukota Nepal) telah mengutip janji jutaan dolar investasi Cina dalam membatasi kegiatan Tibet di negara itu.
Seperti terlansir RFA (18/6/2020) ikatan politik yang erat antara Nepal dan Cina membuat para pengungsi Tibet di negara Himalaya tidak yakin akan status mereka, rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka, dan dibatasi dalam kebebasan bergerak dan berekspresi mereka, kata kelompok-kelompok hak asasi manusia pekan ini.
Nepal, yang memiliki perbatasan panjang dengan Tibet, adalah rumah bagi setidaknya 20.000 orang buangan yang mulai berdatangan pada tahun 1959 ketika pemberontakan yang gagal melawan Pemerintahan Cina memaksa pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama untuk berlindung di kaki bukit Himalaya India.
Pengungsi Tibet sering kekurangan dokumentasi yang tepat, kedatangan baru-baru ini menghadapi ancaman deportasi kembali ke Cina, dan kebebasan berekspresi mereka telah ditekan. Semua kondisi yang memburuk disebabkan karena Kathmandu telah memperdalam hubungan dengan Beijing, menurut sebuah laporan kepada PBB oleh dua kelompok hak asasi manusia.
Kampanye Internasional untuk Tibet yang berpusat di Washington dan Federasi Hak Asasi Manusia yang berpusat di Paris mengatakan kepada PBB bahwa pengungsi Tibet yang telah tiba di Nepal sejak 1994 tidak memiliki status hukum dan seringkali menghadapi perlakuan dan pembatasan yang tidak adil atas hak-hak mereka.
"Sementara sistem Kartu Pengungsi sebelumnya mengakui status hukum Tibet untuk tinggal di Nepal, tetapi pemerintah Nepal berhenti mengeluarkan RC pada tahun 1994. Semua masalah hak asasi manusia yang dihadapi oleh warga Tibet berasal dari kurangnya pengakuan hukum," kata laporan tersebut.
Masih dari sumber yang sama, Pemerintah Nepal terus menolak untuk mengeluarkan surat-surat identitas pengungsi bagi para pengungsi Tibet baru yang tiba di Nepal masih merupakan masalah yang mendesak, kata seorang warga Tibet bernama Sangpo yang bekerja untuk Organisasi Hak Asasi Manusia Nepal (HURON).
"LSM, Kantor Kesejahteraan Tibet, dan kantor lokal Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi semuanya telah mengajukan permohonan dengan sia-sia kepada pemerintah untuk mengeluarkan Kartu Identitas Pengungsi yang baru," kata Sangpo.
Tanpa kartu-kartu ini, orang-orang Tibet kehilangan semua hak untuk bersekolah atau mencari nafkah, bahkan dengan mendirikan usaha sendiri, ia menambahkan.
Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh HURON pada tahun 2017, setidaknya 12.331 pengungsi Tibet tinggal di Nepal tanpa dokumentasi, di antaranya 40 persen berusia di bawah 16 tahun pada saat penelitian dan dilahirkan di negara tuan rumah mereka.
Sebagai pendatang dari Nepal, Tibet ditolak haknya untuk mendaftar di sekolah menengah negara dan perguruan tinggi dan dilarang dari pekerjaan di sektor publik, menurut laporan kepada PBB
Mengutip media itu, perjanjian baru-baru ini yang ditandatangani antara Cina dan Nepal mengenai masalah kriminal dan sistem manajemen perbatasan menjadi penyebab kekhawatiran khusus, kata Kai Mueller, kepala Tim Advokasi PBB TIK, kepada RFA's Tibetan Service dalam sebuah wawancara minggu ini.
"Kami prihatin bahwa hal ini dapat mengarah pada erosi lebih lanjut terhadap hak-hak orang Tibet di Nepal — misalnya, jika pemerintah Nepal mengirim orang-orang Tibet kembali ke tangan Pemerintah Cina, yang dapat mengarah pada penganiayaan dan penyiksaan atau pemenjaraan," katanya. .
“Saya pikir harus ada pemantauan yang sangat, sangat dekat oleh komunitas internasional sehubungan dengan apa yang akan terungkap dan berkembang lebih lanjut di Nepal,” kata Mueller, menambahkan.
0 comments:
Post a Comment