Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Merupakan Akumulasi Kebijakan Pemerintah Pusat

Ilustrasi - Pixabay

Demikianlah yang disampaikan pemerhati kebijakan publik, Satyo Purwanto, seperti terlansir RMOL, Kamis (11/6/2020) bahwa lonjakan kasus Covid-19 pada Selasa (9/6) sebanyak 1.043 orang dan Rabu (10/5) sebanyak 1.241 orang merupakan akumulasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada sejumlah kebijakan yang ambigu oleh pemerintah pusat dan membuat bingung daerah. Contohnya adalah soal aturan mudik, operasional angkutan umum massal, larangan bepergian dan pembatasan jarak fisik dan jarak sosial yang justru banyak dilanggar oleh pejabat atau institusi negara, sehingga memicu transmisi lokal,"

Alhasil, hal itu menjadikan persebaran virus corona meningkat.

Masih dari sumber yang sama, Satyo juga menambahkan, kebijakan transisi menuju era new normal yang tidak diikuti dengan pengawasan dan penerapan pembatasan jarak di ruang publik juga menjadi sebab dua hari ini terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.

Dalam hal ini ia menyarankan mestinya SOP komprehensif dibuatkan peraturan semacam perpres, sehingga punya daya tekan tidak sebatas imbauan, sampai saat ini masih saja terlihat tidak adanya kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah.