Keluarnya Muhammadiyah dan NU dari POP Kemendikbud Menandakan Mendikbud Melecehkan Organisasi Besar Penggerak Pendidikan?

Ilustrasi - Pixabay

Sebagian kalangan turut prihatin terhadap berbagai polemik seputar kebijakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dengan ramainya polemik Program Organisasi Penggerak (POP) hingga keterlibatan organisasi CSR milik perusahaan swasta sekelas Tanoto Foundatian Sampoerna untuk pelatihan guru.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7) seperti terlansir RMOL, mengatakan, "Di tengah pandemik Covid 19 anggaran pendidikan dipangkas, kondisi dunia pendidikan masih memprihatinkan, nasib guru (honorer) Indonesia masih jauh dari sejahtera, tunjangan guru distop, tiba-tiba ada kabar yang memprihatinkan, berkabungnya dunia pendidikan Indonesia."

Dalam kaitannya dengan hal itu, dirinya juga prihatin dengan kondisi bahwa organisasi besar sekelas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)  yang menarik lembaga pendidikannya dari POP Kemendikbud.

"Keluarnya Muhammadiyah dan NU dari POP Kemendikbud menandakan bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim tidak layak menjadi seorang menteri, gagal merangkul dan tidak menghargai, melecehkan dua organisasi besar sebagai motor penggerak pendidikan di Tanah Air!"  tegasnya.

Itulah sebabnya, PPJNA 98 menyampaikan beberapa sikap. Salah satunya, meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim minta maaf kepada keluarga besar Muhamadiyah dan NU.

Mengutip media tersebut, PPJNA 98 juga menilai Nadiem Makarim gagal memimpin Kemendikbud, mengkhianati marwah dan jati diri dunia pendidikan karena memposisikan sebagai wakil kepentingan kapitalisme global dan kepanjangan tangan konglomerat. "Kemudian, kami juga meminta sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mencopot Nadiem Makarim dari jabatannya untuk selamatkan dunia pendidikan Indonesia," tandas Anto.