Ada Demo Besar di DPR, daripada Lalu Lintas Dialihkan, Lebih Baik Batalkan Pengesahan RUU Cipta Kerja

Konon, keberadaan negara demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Tugas pemerintah sebatas pelayan rakyat.

Untuk mewakili suara rakyat, maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Segala yang dituturkan atau dituliskan DPR bukan lagi suara mereka atau suara kepentingan partai politik mereka, melainkan semata-mata kehendak rakyat di negara demokrasi tersebut. 

Lantas, bagaimana jika pemerintah dan DPR tidak sejalan dengan rakyat? Misalnya pemerintah dan DPR mencabut subsidi bahan bakar minyak sedangkan rakyat menginginkan sebaliknya, maka keseimbangan negara akan terganggu. Demo akan terjadi di mana-mana, mulai kecil-kecilan hingga besar. Contoh demonstrasi besar-besaran adalah saat menjelang turunnya bapak Soeharto dari kursi kepresidenan Indonesia.

Nah, hari ini pun direncanakan ada demo besar di depan DPR. Dilaporkan RMOL, Senin (5/10/2020) sejumlah kelompok buruh akan menggeruduk gedung DPR RI untuk mendesak pemerintah membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja pada hari ini, Senin (5/10). 

Untuk itu, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran gedung DPR RI. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo menjelaskan, arus lalu lintas dari Gerbang Tol Pemuda, yang mengarah ke jalan Gatot Subroto diputarbalikan di depan pintu 10 Gelora Bung Karno ke Gerbang Pemuda kembali. 

Sebenarnya pengalihan lalu lintas seperti itu tidak perlu dilakukan seandainya ada keselarasan antara rakyat, Pemerintah Indonesia dan DPR. Jika para buruh yang sebenarnya adalah rakyat Indonesia itu tidak menginginkan pengesahan RUU tersebut, solusinya ya jangan disahkan. Sederhana, 'kan? 

Itu sintesis paling ideal untuk terwujudnya kemanusiaan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.