Sudah bukan rahasia umum lagi jika ada aksi besar-besaran, Pemerintah Pusat Indonesia selalu menuding sebagau demo bayaran, ada yang mendalangi.
Dan, anehnya, tiap tudingan itu dilontarkan, siapa yang bayar dan siapa dalangnya, tidak pernah terbukti. Termasuk saat aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja beberapa hari ini. Pemerintah Pusat Indonesia menuding ada yang mendanai, ada yang sponsori.
Lantas siapa ya kira-kira?
Apakah Xi Jinping? Diketahui Presiden Cina itu begitu ambisius ingin mengontrol dunia dengan kekuasaan penuh. Tapi, apakah sosok itu ingin menggulingkan Pemerintah Pusat Indonesia? Rasa-rasanya tidak mungkin mengingat hubungan Pemerintah Pusat Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC) ibarat saudara kandung, bahkan seperti ibu dan anak. Sangat akrab.
Lalu, siapa? Mungkinkah Donald Trump?
Jika hubungan Pemerintah Pusat Indonesia sangat akrab dengan RRC, apakah Trump yang merupakan musuh bebuyutan Xi Jinping dapat menjadi tersangka utama dalang aksi penolakan UU Ciptaker?
Bisa jadi seperti itu. Kalau memang benar, apakah Amerika Serikat tidak mempertimbangkan hal itu dapat menjadi pemicu perang terbuka di kawasan Laut Cina Selatan?
Itulah sebabnya, seperti terlansir RMOL Sabtu (10/10/2020) Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengaku bingung dengan sikap Pemerintah Pusat Indonesia tersebut.
"Kebijakan jadi sumber kerusuhan, rakyat protes yang dipersalahkan. Kalau tak mau diprotes rakyat, buat kebijakan yang pro rakyat lah," katanya, Sabtu (10/10).
Sebaiknya pemerintah tidak lagi mengeluarkan tudingan-tudingan kepada rakyat yang melakukan aksi demo sebagai pendemo bayaran dan didalangi.
"Karena hal itu bukannya menyelesaikan masalah, malah membuat masalah baru, bahkan membuat rakyat semakin marah. Iya gak sih?," ujar Iwan Sumule.
Masih dari sumber yang sama, ia juga mengimbau kepada para pemuda agar terus mengobarkan perlawanan terhadap rezim saat ini.
"Jangan berhenti walau coba dihentikan. Idealisme dan konsistensi wujudkan perjuangan," demikian Iwan Sumule mengutip media itu.
0 comments:
Post a Comment