Warga Bartim, Kalteng, Resah. Apa Penyebabnya?

 

Masih teringiang-ngiang di telinga soal susahnya masyarakat adat Laman Kinipan mempertahankan kelestarian hutan mereka. Kini, muncul lagi keresahan masyaraka Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. 

Apa yang menjadi keresahan mereka?

Masih seputar lahan, mereka resah karena hak hidupnya terancam digusur perusahaan tambang dari tanah mereka sendiri. 

Seperti terlansir RMOL, Kamis (15/10/2020) seorang dari warga menyampaikan bahwa mereka sangat terusik dengan pemasangan patok, di tanah warga, yang disinyalir menjadi lahan garapan tambang tersebut.

“Kami merasa terusik, resah. Kami mulai dari kecil, anak sampai sekolah semua biayanya dari perkebunan. Terus terang kalau kami merasa itu tergusur, aduh jangan sampai,” sebut Mas Pur salah seorang warga yang tanahnya terpasang patok, Kamis (15/10) yang dikutip media itu.

Masih dari sumber yang sama, kebun Karet bagi masyarakat Turan Amis adalah kehidupan keluarga mereka. Kini, ada perusahaan tambang yang mengusik kebun karet yang tentunya itu ditolak oleh warga Turan Amis. 

Menurut warga Turan Amis, mengusik kebun karet berarti mengusik kehidupan mereka. Dan jika kebun karet mereka diambil, itu sama saja membunuh warga Turan Amis secara tidak langsung.

Mas Pur sangat paham, kalaupun tanah dikemudian hari dikembalikan setelah dilakukan penambangan. Maka, warga juga tidak dapat menggarap tanah yang sama. 

“Kalau ditambang kan otomatis kan dibongkar itu, iya dikeruk kan. Habis ditambang sudah ditinggal aja, iya kan,” lanjut Mas Pur. 

Untuk itu warga Turan Amis menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kebun karetnya berapapun kompensasi yang akan ditawarkan perusahaan tambang. 

Dilaporkan, sampai saat ini patok perusahaan tambang tersebut tertanam seluas ± 5700 hektare, melintang sejauh tujuh desa dari Turan Amis, Lenggang, Unsum, Batuah, Sibung, Baruyan dan Puri di Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Mengutip media tersebut, warga di berbagai desa ini melakukan pertentangan. Mereka hanya ingin menjaga hak tanah mereka dan menjaga kelestarian Bumi Tambun Bungai dari deforestasi akibat penambangan. Namun, ikhtiar mereka tidak dipedulikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.