Sementara Banyak Negara Sibuk Memerangi COVID-19, Rezim Otoriter Telah Menggunakan Kesempatan untuk Memaksakan Keinginan Mereka pada Agama, Kata Menlu Waktu Itu

 

Kebebasan beragama menjadi hal yang dipandang sebagai sebuah keharusan. Proses pindah agama pun tentu harus dari keinginan pribadi yang bersangkutan. 

Akan tetapi, bagaimana jadinya jika pemerintah yang otoriter memaksakan kehendak pada agama tertentu? Atau bahkan pada semua agama?

Dilaporkan Taiwan News, Selasa (17/11/2020) Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu (吳 釗 燮) pada hari Senin (16 November) menyerukan solidaritas di antara negara-negara yang berbagi nilai-nilai serupa untuk melindungi kebebasan beragama pada Pertemuan Tingkat Menteri untuk Memajukan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 2020.

Wu, melalui video yang direkam sebelumnya, menyerukan upaya internasional untuk menjaga kebebasan beragama. Ia mengklaim bahwa kebebasan seperti itu sedang mengalami erosi yang cepat di negara-negara yang dicengkeram otoritarianisme.

"Sementara banyak negara sibuk memerangi COVID-19, rezim otoriter telah menggunakan kesempatan untuk memaksakan keinginan mereka pada agama minoritas," kata Wu. "Kami telah melihat Muslim di Xinjiang mengalami kengerian yang tak terkatakan, termasuk pemindahan, pelecehan fisik, dan penyiksaan emosional."

Dalam media itu disebutkan bahwa Wu menekankan Taiwan telah bersekutu dengan mitra yang berpikiran sama untuk "membela kebebasan untuk percaya dan membantu korban intoleransi.” Menteri menambahkan bahwa Taiwan akan menjadi tuan rumah forum regional lain untuk mengamankan kebebasan beragama tahun depan untuk menunjukkan komitmen negara.

Menurut Douglas Hsu (徐佑典), seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Taiwan, perwakilan Taiwan untuk AS Hsiao Bi-hkim (蕭美琴) telah diundang untuk bergabung dalam diskusi dengan kelompok sipil dan menyampaikan sambutan pada hari kedua acara tersebut. Pusin Tali, duta besar Taiwan untuk kebebasan beragama, juga menghadiri konferensi tersebut, kata Hsu.

Mengutip sumber tersebut, Samuel Brownback, duta besar AS untuk kebebasan beragama internasional, memuji melalui Twitter partisipasi puluhan negara di forum tersebut sambil mengutuk Beijing atas penganiayaan agamanya.

“Bahkan saat kita berkumpul untuk Pertemuan Tingkat Menteri ke-3 untuk Memajukan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, RRC sedang mengintensifkan perang selama puluhan tahun melawan iman,” kata Brownback. "PKC terus memerintahkan kelompok-kelompok agama untuk menanamkan dogma komunis ke dalam ajaran dan pengamalan keyakinan mereka, katanya, menambahkan bahwa, " Ini tidak dapat diterima."