Sungai Pemurus Kabupaten Banjar Naik Daun

Adalah keniscayaan saat ini Sungai Pemurus yang terletak di Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar hingga Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan sedang naik daun. Bak seorang artis terkenal, sungai ini diberitakan media-media dengan gencar.   

Sebutlah Dinamika Nusantara pada 27  Februari 2025 menurunkan berita tentangnya dengan judul Aliran Sungai Pemurus Dipenuhi Sampah, Pengamat Lingkungan: Dimana Peran Pemerintah Daerah?

Kemudian Headline 9 secara tegas pada tanggal 21 Februari 2025 menuliskan Sampah Hanya Ilusi Pemkab Banjar, Sungai di Jalan Pemurus Kertak Hanyar Jadi "Kalimati" Jilid II. Lalu pada tanggal 24 Februari 2025 media ini juga melansir berita Sungai di Jalan Pemurus Penuh Sampah, Camat Kertak Hanyar dan DPRKPLH Saling Lempar Tanggungjawab. Dan, pada tanggal 26 Februari 2025 Headline 9 lagi-lagi mewartakannya bahwa Satpol PP Banjar Terkesan "Santai", Tumpukan Sampah di Aliran Sungai Jalan Pemurus Kertak Hanyar Kini Jadi Polemik.

Tak mau kalah, Klik Kalimantan pun menurunkan berita Sungai Pemurus ini secara berturut-turut. Tercatat pada tanggal 21 Februari 2025 menayangkan berita Sungai Jalan Pemurus Berjubel Sampah, Masyarakat Pertanyakan Komitmen Kepala Daerah. Pada tanggal 24 Februari 2025, menyiarkan kabar berjudul Jadi TPS Ilegal, DPRKPLH Baru Jadwalkan Penanganan Sampah di Sungai Jalan Pemurus. Setelah itu pada 26 Februari 2025 melaporkan bahwa Sungai Kecil di Dua Kecamatan Dipenuhi Sampah, Komisi I DPRD Evaluasi Tusi Satpol PP Kabupaten Banjar. 

Sementara itu sebelum ini Wartamantra turut memberitakanya pula, yakni pada tanggal 9 Februari 2025 dengan judul Sungai Pemurus di Kertak Hanyar sedang Koma. 

Read More

Indonesia Gelap, Adili Jokowi, Sukatani, Apa Lagi Ya?

Sumber Foto: Pixabay

Kini, tagar atau tanda pagar yang sedang viral di media sosial terkait keindonesiaan kian meluas. #IndonesiaGelap dan #AdilJokowi, misalnya, terus menggema. Bahkan, bukan hanya di medsos, keduanya berkumandang di alam nyata bersamaan dengan yang lainnya seperti lagu dari grup band Sukatani.

Lihatlah unjuk rasa terkini, mereka meneriakkan yel-yel tersebut. Dan, sebenarnya baik Indonesia Gelap, maupun lainnya, merupakan reaksi rakyat terhadap aksi para pejabat di Indonesia. Itu khususnya terkait sekali dengan keterpurukan negeri ini selama dipegang Joko Widodo dan kebijakan era Prabowo Subianto seperti efisien anggaran.

Akibatnya, Jamrud Khatulistiwa tidak secerah dulu lagi. Masa kini dan masa depan negeri yang sudah berdiri puluhan tahun ini gelap. Begitu suram. Kedaulatan rakyat di semua lini kehidupan sudah tidak ada. Kebebasan berpendapat pun sirna. Berani bersuara kritis dengan lantang, akan berpeluang besar masuk bui.

Lantas bagaimana mengatasinya? Apakah dengan revolusi? Jika kita menengok ke belakang, ada peristiwa unjuk rasa Juni 1987 di Korea Selatan, unjuk rasa di Lapangan Tiananmen Republik Rakyat China pada tahun 1989, dan unjuk rasa 1998 di Indonesia, contohnya. Dari peristiwa-peristiwa itu ada yang berhasil ada yang tidak.

Tentu saja keberhasilan dari unjuk rasa bukanlah kuasa rakyat, melainkan kehendak dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua berharap Indonesia bisa cerah kembali. Semoga saja dengan unjuk rasa mahasiswa pada awal tahun ini dan berbagai upaya positif lainnya, akan membuahkan hasil yang manis.

Terpenting kita harus tetap semangat.

Read More

Unjuk Rasa Februari, Menyehatkan Indonesia

Sumber foto: Pixabay

Unjuk rasa sedang digelar di Indonesia. Bulan ini agaknya menjadi awal dari proses penyehatan kembali Negeri Jamrud Khatulistiwa kita. Ya, meski tak sehijau dulu, alam Indonesia masih ada harapan untuk disembuhkan atau diperbaiki. Kehijauan alam tersebut hanyalah satu dari banyak persoalan yang melanda Indonesia. 

Pasca sepuluh tahun masa kepimpinan Jokowi, secara nyata Indonesia memang dalam kondisi yang memperihatinkan. Ibarat orang sakit, tubuhnya kurus kering. Itulah sebabnya, bagi rakyat yang masih peduli, penyehatan kembali harus dilakukan. 

Bagaimana caranya? Tentu dengan mengembalikan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Benar, harapan pasti butuh realisasi. Penegakan hukum, misalnya, sesegara mungkin diwujudkan. Sebutlah tuntutan rakyat dengan gerakan "Adili Jokowi" yang kian meluas. Itu perlu realisasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang diimpikan. 

Nah, sebagai bagian dari upaya itu, unjuk rasa dipilih guna memperdengarkan suara rakyat kepada pemimpin negeri. Presiden Prabowo Subianto dan DPRRI harus merespon positif demonstrasi ini. 

Mereka perlu belajar dari sejarah politik dunia. Contohnya unjuk rasa di Korea Selatan tahun 1987 silam. Pemimpin di Negeri Ginseng itu menyetujui tuntutan para pengunjuk rasa terkait pemilihan presiden dan pemulihan kebebasan sipil. 

Jika Indonesia tidak mencontoh Korea Selatan, yang terjadi mungkin akan seperti tragedi Tiananmen tahun 1989 di China Daratan. 

Pertanyaan, pilih mana? Pro kepada rakyat? Ataukah, malah sebaliknya seperti di Negeri Tirai Bambu? 

Read More

Kabur Aja Dulu, Setelah Aman Balik Lagi

 

Sumber foto: Pixabay

Ini seperti penduduk di lereng gunung api saat ada letusan. Mereka mengungsi sendiri dan ada yang terpaksa dievakuasi menuju tempat yang aman meski tak nyaman. 

Ya, tenda-tenda besar memang berdiri tegak, tapi tetap saja tak senyaman rumah sendiri. Begitulah kira-kira makna "kabur aja dulu" yang sedang viral saat ini. 

Nah, tiga kata itu terkait dengan situasi dan kondisi Indonesia yang oleh sebagian orang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Bagi yang melihat dengan otak kritis, hal itu memang menjadi gamblang. Bagaimana tidak? Lihatlah pagar laut, pengambilalihan tanah warga di Rempang, pengakhiran hubungan kerja akibat efisiensi anggaran, penambangan nikel untuk asing, dan sebagainya. 

Dan, hal ini tidak ada kaitannya dengan nasionalisme. Siapa pun boleh kabur jika memang berada di daerah yang dianggap tidak aman. Sebenarnya kata "kabur' dalam hal ini bisa juga dimaknai sebagai upaya penyelamatan diri. 

Pertanyaannya, berapa lama masa kabur tersebut? Dengan kata lain, sampai kapan situasi dan kondisi di Indonesia aman kembali? 

Read More

Mengadili Jokowi Adalah Kehendak Rakyat

Food Estate - Sumber Foto Pixabay

 

Jika ditanya rakyat yang mana, maka jawabannya rakyat yang sebenarnya. Ialah rakyat Indonesia yang tanpa sogokan bansos, tanpa bayaran spesial, dan tanpa ada kepentingan politik. 

Rakyat yang jujur dengan nuraninya pasti menghendaki pengadilan Jokowi benar-benar terwujud. Selama sepuluh tahun atau dua periode kepemimpinannya, Jolowi memiliki daya rusak yang sangat besar bagi Indonesia. Tentu saja semua itu tidak dilakukannya seorang diri. Ada tangan-tangan menteri yang giat melakukannya. Sebutlah food estate dan pembelian pesawat bekas oleh Prabowo Subianto saat menjadi salah satu menteri Jokowi. 

Dua hal terakhir tadi sangat merugikan Indonesia. Contohnya banyak pohon ditebang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah waktu itu. Hasilnya? Sangat jauh dari target. Bisa dikatakan gagal. 

Pertanyaannya, akankah pengadilan tersebut terwujud? 

Agaknya sangat sulit diwujudkan mengingat Presiden Prabowo Subianto tak terpisahkan dari Jokowi. Mereka satu paket yang saling melengkapi. Segala kebijakan Prabowo merupakan keberlanjutan dari semua yang dirintis Jokowi. 

Lalu, bagaimana dengan kehendak rakyat mengadili Jokowi? 

Yaaaah, kita lihat saja ke depannya. 

Harapan kita bersama adalah, Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh, termasuk dalam hal hukum yang adil. Semoga! 

Read More

Sudahkah Pemerintahan Era Prabowo Berperang?

Sumber Foto: Pixabay

Kasus penyerobotan tanah rakyat, mega korupsi, utang luar negeri, belum jelasnya penciptaan lapangan kerja, perampokan kekayaan alam, dan banyak lagi kasus di negara ini masih seperti dulu. 

Warisan besar rezim Jokowi tersebut belum jelas penanganannya di era Prabowo. Alih-alih berperang melawan ganasnya virus korupsi, misalnya, pemerintah malah memaafkan koruptor. Lalu ada juga yang namanya efisiensi anggaran. Mungkin niatnya baik sebagai tindakan positif, namun yang terjadi malah sebaliknya. 

Sebutlah satu contoh nyata, dengan kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran, banyak orang tua siswa kena PHK. Bukannya mencerdaskan anak bangsa dengan makan siang gratis, tapi malah membuat para siswa tidak makan bergizi di rumah lantaran orang tua mereka tak memiliki banyak uang untuk pemenuhan gizi tersebut. 

Lantas, kapankah Prabowo mulai berperang menghancurkan kebobrokan-kebobrokan itu? 

Hari ini sudah lebih seratus hari kerja kepemimpinannya di Indonesia. Rakyat tidak menginginkan pemimpin yang mengekor pemimpin sebelumnya. Rakyat tentu sangat menunggu gebrakan yang futuristis dari seorang Prabowo Subianto demi Indonesia berkemajuan. 

Read More

Masihkah Pemerintah Indonesia Pro kepada Rakyat?

Sumber Foto Pixabay

Entah gebrakan apalagi yang akan muncul setelah pemangkasan anggaran di berbagai kementrian. Sebelumnya ramai soal kelangkaan LPG 3 kg. Sebelumnya lagi dan hingga kini masih nyaring gaungnya adalah, pagar laut yang menyeret nama Jokowi, Aguan, dan juga beberapa orang jenderal. 

Pagar laut yang mencapai puluhan kilometer itu benar-benar menyita perhatian masyarakat luas. Indonesia seakan-akan kehilangan kedaulatannya. Sampai-sampai laut pun dijual. Padahal Indonesia is not for sale! 

Dan semua itu sama sekali tidak ada yang pro rakyat. Sebutlah contohnya pemangkasan anggaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemangkasan anggaran ini tidak menyentuh sama sekali anggaran untuk TNI, BIN, POLRI, dan juga DPR. Sementara yang jelas-jelas berkaitan langsung dengan rakyat dipangkas, semisal di sektor kesehatan dan pendidikan. 

Presiden Prabowo bisa saja berargumen bahwa pemangkasan anggaran tersebut untuk makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Akan tetapi, dengan kebijakan ini, ada berapa orang tua siswa yang kehilangan pekerjaan? Lihatlah begitu banyak tenaga honorer yang dirumahkan sebagai imbas dari pemangkasan anggaran! 

Jika pun pemerintah benar-benar ingin memajukan dunia pendidikan, yang paling utama adalah pendidikan gratis dan bukan makan gratis. Ada banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya. Ingat, pendidikan di Indonesia ini masih mahal, Bung! 

Nah kalau ini terus bergulir, lambat laun akan ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah, baik di daerah, maupun pusat. Rakyat akan muak dengan segala kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kepentingan para elit. Sedangkan rakyat tidak menerima apa-apa dari pajak yang dikeluarkan. 

Memang dengan stabilnya anggaran TNI, BIN, POLRI, dan DPR, menjadikan pemerintah mungkin "aman" dari suara-suara demonstrasi. Melalui POLRI, pemerintah bisa menggebuk massa dengan mudahnya. Tapi, semakin luas konflik yang terjadi, kondisi tentu akan kian memburuk. Dan, tidak menutup kemungkinan demonstrasi besar 1998 bisa terulang kembali. 

Untuk menghindarkan hal itu, sudah saatnya pemerintah benar-benar memikirkan rakyat. Semua kebijakan haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan elit. Semua yang tidak pro kepada rakyat sesegera mungkin dibatalkan demi kelangsungan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tinggi. 

Read More

Apakah Efisiensi Anggaran Era Prabowo Memajukan Indonesia?

Sumber: Pixabay

Salah satu program andalan Presiden Prabowo adalah makan gizi gratis bagi pelajar di seluruh Indonesia. Apa pun dilakukan untuk mewujudkannya. Ini penting demi kepercayaan masyarakat bahwa janji Sang Presiden saat kampanye itu bukan sekadar omon-omon. 

Itulah sebabnya, penghematan di sana sini secara besar-besaran dilakukan. Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,7 triliun dengan strategi multidimensi. Alasannya tentu sangatlah manis. 

Mengutip laporan INews, saat menghadiri Kongres ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025), presiden Indonesia itu berujar, “Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan." 

Dia juga menegaskan bahwa kebijakannya itu demi memberikan makan anak-anak lewat program makan bergizi gratis. 

Pertanyaannya, apakah program kerja Presiden Prabowo hanya memberikan makanan gratis tersebut selama lima tahun kepemimpinannya? 

Jika demikian, apakah berarti kegiatan lainnya yang anggaran pelaksanaannya dipangkas dianggap tidak penting dan tidak perlu ada? Sebutlah yang terkait langsung dengan dunia perekonomian, seperti transportasi dan perhotelan. Dengan pemangkasan anggaran yang brutal, secara otomatis berdampak pada ekonomi masyarakat dan negara. 

Sudah barang tentu hal itu juga menjadi penghambat kemajuan Indonesia di tengah persaingan global. 

Kalaupun pemangkasan anggaran menduduki peringkat tertinggi dalam skala prioritas program kerja Pemerintahan Presiden Prabowo, yang perlu dipangkas adalah pengeluaran untuk menggaji wakil menteri dan pejabat lainnya yang sebenarnya tidak perlu ada. Penggelembungan kabinet kerja era Prabowo Subianto jelas merupakan pemborosan anggaran negara. 

Secara ringkas, penghematan anggaran ini merupakan tantangan besar yang idealnya perlu direvisi demi kemajuan Indonesia ke depan. Semoga negeri tercinta ini mampu mengatasinya. 

Read More

Nikel Diekspor Ratusan Trilyun, tapi Negara Terlilit Utang

Sumber: Pixabay

Ke manakah uang yang sebegitu banyak tersebut mengalir? 

Agaknya pertanyaan itulah yang pertama kali muncul di benak kita terkait tambang nikel di Morowali. Dalam Kanal YouTube Manusia Merdeka, Senin (10/2/2025), Muhammad Said Didu menyoroti langsung daerah di sekitar tambang yang diserahkan Jokowi kepada perusahaan China Daratan (baca: Republik Rakyat China). 

Said Didu memperlihatkan kehidupan yang sedang terjadi di sana. Tampak jalanan yang rusak, rerumputan liar tumbuh subur, juga rumah-rumah sederhana. Tidak ada kemajuan untuk rakyat Indonesia di daerah tersebut. Jangankan mal, rumah makan Padang saja tidak ada. Ya, kehidupan ekonomi di Morowali (khusus daerah sekitar tambang) tidak sesuai dengan data statistik di atas kertas. 

Ke manakah uang ratusan trilyun rupiah dari hasil ekspor nikel selama sepuluh tahun itu mengalir? Pertanyaan ini kembali terulang sekaligus untuk mempertegas status dan posisi Indonesia sendiri. Masihkah negara kita berstatus sebagai negara tambang? Ataukah hanya sebagai daerah tambang untuk China Daratan? Dengan kata lain benarkah Indonesia sekadar wilayah yang dikeruk sumber daya alamnya demi kemajuan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu? 

Idealnya Indonesia menyerahkan tambang nikel tersebut kepada perusahaan yang tepat. Hasilnya juga sebisa mungkin dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Termasuk pula untuk membayar utang negara yang telah mencapai angka ribuan trilyun. Sehingga, masyarakat bisa bernapas lega. Negara pun tidak perlu memangkas anggaran di sana sini hanya untuk program yang sedang dijalankan semisal makan gizi gratis. (MJA) 

Read More

Bukan hanya Elpiji, Daging Sapi Impor di Indonesia Lebih Mahal daripada Negara Pengimpor Lainnya

Daging Sapi (Pixabay) 

Menanggapi kritikan pakar kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono, terkait nilai harga elpiji di Indonesia yang sangat tidak realistis, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014--2019, Susi Pudjiastuti menuliskan cuitan di X, "Daging sapi (impor) kita juga harganya lebih mahal dari Vietnam & negara asean lainnya. Walaupun sumbernya sama."

Masih dalam cuitan yang sama, dia menambahkan, "Saya ingat percakapan dg Menteri Pertanian Vietnam thn 2017. Saya bahkan sempat bergurau Sapi dari Australia ke Indonesia dan ke Vietnam keliling dulu lewat Atlantik pengirimannya. Jadi yg ke Indonesia lebih mahal ongkos kirimnya 😃😃😃"

Saat berita ini ditulis, cuitan tersebut mendapatkan tanggapan berupa 408 posting ulang, 21 kutipan, 1.806 suka, dan 52 markah.

Komentar pun beragam. Salah satunya dari akun @QiuQiu-Official, "Menurut pendapat bu Susi, sebenarnya apa sih yg menyebabkan daging sapi di Indonesia itu mahal?"

Dan, pertanyaan itu dijawab bu Susi Pudjiastuti secara gamblang, "Perusahaan yg impor banyak tapi pemiliknya sedikit. "

Read More

Sungai Pemurus di Kertak Hanyar sedang Koma

Kondisi terkini Sungai Pemurus menjadi pemandangan yang sangat memperihatinkan. Betapa tidak? Sungai yang berada di Kabupaten Banjar dan Kodya Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu sudah dipadati tumpukan aneka sampah dan semak belukar. Ya, mulai dari sampah ringan semisal gelas plastik hingga kayu-kayu bekas meja dan lainnya. 

Padahal, dulunya sungai tersebut ramai dengan aktivitas hilir mudik para pengguna perahu tradisional. 

"Sungai ini dulu menjadi alat transportasi warga. Dengan menggunakan perahu, dari sini, orang-orang bisa sampai di daerah lain, seperti Tatah Solok dan Tatah Pemangkih. Sekarang lihat saja sendiri sungainya sudah mati!" ungkap Risna (nama samaran) kepada Wartamantra, Sabtu, (8/2/2025). 

Selain sampah dan semak belukar, ada badan sungai yang sengaja ditimbun dengan tanah, pasir, dan bebatuan. 

Menurut salah seorang warga, Yuli, penimbunan ini dilakukan oleh sebagian warga untuk menghubungkan Jalan Pemurus dan gang mereka. 

"Jadi, mereka tidak membuat jembatan, melainkan menimbun Sungai Pemurus ini untuk menghubungkan gang mereka dan Jalan Pemurus," ungkap Yuli kepada Wartamantra, Minggu, (9/2/2025). 

Sebenarnya warga sangat khawatir dengan kondisi terkini sungai di daerah mereka itu. Seperti yang diungkapkan Jemin (nama samaran), "Kami masih ingat banjir tahun 2021 di sini. Pihak Banjarmasin segera menormalisasi sungai di sana, tapi tidak di sini. Jika Sungai Pemurus ini tidak dinormalkan, kami khawatir di sini akan banjir kembali."

Sementara warga lain, Davin (nama samaran), sangat berharap Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banjar sesegera mungkin bertindak cepat menghidupkan kembali Sungai Pemurus seperti dulu. 

"Harapan saya, pemda dan DPRD Kabupaten Banjar mau bertindak secepatnya dalam menghidupkan kembali Sungai Pemurus ini. Jika tidak, apa kata dunia?" ujarnya dengan wajah penuh harap, Minggu, (9/2/2025) 

(MJA) 

Read More

Empati saat LPG 3 Kg Langka

 

Read More

Penguapan Mengurangi Banjir

 

Read More