Masihkah Pemerintah Indonesia Pro kepada Rakyat?

Sumber Foto Pixabay

Entah gebrakan apalagi yang akan muncul setelah pemangkasan anggaran di berbagai kementrian. Sebelumnya ramai soal kelangkaan LPG 3 kg. Sebelumnya lagi dan hingga kini masih nyaring gaungnya adalah, pagar laut yang menyeret nama Jokowi, Aguan, dan juga beberapa orang jenderal. 

Pagar laut yang mencapai puluhan kilometer itu benar-benar menyita perhatian masyarakat luas. Indonesia seakan-akan kehilangan kedaulatannya. Sampai-sampai laut pun dijual. Padahal Indonesia is not for sale! 

Dan semua itu sama sekali tidak ada yang pro rakyat. Sebutlah contohnya pemangkasan anggaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemangkasan anggaran ini tidak menyentuh sama sekali anggaran untuk TNI, BIN, POLRI, dan juga DPR. Sementara yang jelas-jelas berkaitan langsung dengan rakyat dipangkas, semisal di sektor kesehatan dan pendidikan. 

Presiden Prabowo bisa saja berargumen bahwa pemangkasan anggaran tersebut untuk makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Akan tetapi, dengan kebijakan ini, ada berapa orang tua siswa yang kehilangan pekerjaan? Lihatlah begitu banyak tenaga honorer yang dirumahkan sebagai imbas dari pemangkasan anggaran! 

Jika pun pemerintah benar-benar ingin memajukan dunia pendidikan, yang paling utama adalah pendidikan gratis dan bukan makan gratis. Ada banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya. Ingat, pendidikan di Indonesia ini masih mahal, Bung! 

Nah kalau ini terus bergulir, lambat laun akan ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah, baik di daerah, maupun pusat. Rakyat akan muak dengan segala kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kepentingan para elit. Sedangkan rakyat tidak menerima apa-apa dari pajak yang dikeluarkan. 

Memang dengan stabilnya anggaran TNI, BIN, POLRI, dan DPR, menjadikan pemerintah mungkin "aman" dari suara-suara demonstrasi. Melalui POLRI, pemerintah bisa menggebuk massa dengan mudahnya. Tapi, semakin luas konflik yang terjadi, kondisi tentu akan kian memburuk. Dan, tidak menutup kemungkinan demonstrasi besar 1998 bisa terulang kembali. 

Untuk menghindarkan hal itu, sudah saatnya pemerintah benar-benar memikirkan rakyat. Semua kebijakan haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan elit. Semua yang tidak pro kepada rakyat sesegera mungkin dibatalkan demi kelangsungan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang tinggi.